Kota Roma tidak dibangun dalam waktu semalam. Begitu pula penerapan e-government di Kota Surabaya. Pada tahap awal, implementasi e-government di kota ini tidak pernah dirumuskan bagaimana konsep besarnya. Semuanya dikembangkan secara bertahap sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh aparat pemerintah kota.
Perjalanan panjang itu dimulai pada 2003, diawali dengan program lelang serentak (e-procurement) yang dimotori Bagian Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda). Saat itu, Kepala Bina Bangda dijabat oleh Tri Rismaharini. Kini, dengan posisi sebagai wali kota, Risma terus mengembangkan upaya mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang dulu telah dirintisnya.
Secara konseptual, penerapan e-government Kota Surabaya baru memiliki gambaran utuh pada 2008. Semuanya dibagi ke dalam empat kelompok besar. Yaitu, perencanaan pembangunan daerah, sistem manajemen pemerintahan, layanan masyarakat, dan komunikasi masyarakat.
Dalam konteks belanja untuk pembangunan daerah, kota ini memiliki enam produk unggulan. Yaitu, e-budgeting, e-project planning, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance. Sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan yang mengintegrasikan aktivitas birokrasi mulai hulu sampai hilir ini diberi titel Government Resources Management System (GRMS).
Dengan sistem terintegrasi ini, birokrasi Pemkot Surabaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Penerapan e-budgeting hingga e-procurement diakui telah memicu efisiensi anggaran yang signifikan. Sementara e-delivery telah membantu seluruh jajaran birokrasi pemkot untuk membuat dokumen kontrak terkait pengadaan barang dan jasa hanya dalam hitungan menit setelah pemenang lelang diumumkan.
Sementara itu, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat mengontrol aktivitas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan instrumen e-controlling. Permasalahan yang timbul dalam proses administrasi sebuah proyek juga dapat diketahui oleh sang pimpinan secara daring (online).
Sebelum instrumen e-controlling diterapkan, pemkot seringkali menerima laporan palsu hasil pelaksanaan proyek. "Proyeknya belum selesai, tapi dikatakan sudah selesai dan sudah dibayar 100 persen," beber Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji. (Sumber)
Menilik kepada sejarah pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana adanya di Pemerintah Kota Surabaya di atas, dapat kita pahami bahwa permasalahan yang sama juga mungkin sekali terjadi pada perusahaan swasta. Secara umum, terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang merupakan sebuah rangakaian sistem kerja yang panjang dan kompleks, dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga rentan dengan berbagai pelanggaran apabila prosesnya tidak berlangsung secara transparan.
Sementara itu, perkembangan teknologi dewasa ini menyediakan dukungan sarana bagi berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan kompetitif. Tidak saja bagi pemerintah dan perusahaan swasta, tapi juga bagi masyarakat luas secara umum.
Salah satunya adalah Mbizmarket, yang hadir untuk memudahkan perusahaan di berbagai skala mulai dari kecil, menengah, hingga besar untuk belanja pengadaan secara online atau e-procurement untuk aktivitas usaha secara lebih efektif, efisien, dan transparan.
Dengan sistem pengadaan secara online ini, para pelaku usaha dari berbagai skala dapat dengan mudah berkomunikasi dengan vendor penyedia barang atau jasa tanpa harus bertatap muka. Selain itu, semua transaksi dan aktivitas akan tercatat dengan baik sehingga berguna kala pemilik usaha menyusun laporan pengadaan. Selain itu, Mbizmarket juga membuka peluang para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya dengan menjadi vendor penyedia barang atau jasa untuk keperluan e-procurement perusahaan lain.
