Papua Bersiap Masuk Babak Baru Pembangunan Besar-Besaran

Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua layak mendapat apresiasi tinggi. Melalui pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KPP Otsus Papua), Presiden menegaskan komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Papua.

Pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025, menjadi penanda penting dimulainya babak baru pembangunan Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Papua tidak hanya menjadi prioritas geografis, tetapi juga prioritas moral: bagaimana negara hadir secara penuh untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo dengan tegas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif dalam melaksanakan program pembangunan. Sinergi ini bukan hanya untuk mempercepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga pedalaman.

Gubernur Matius Fakhiri menyambut langkah tersebut dengan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momentum awal kerja nyata untuk membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.

"Kami ingin menjadikan Papua sebagai kebanggaan bagi bangsa dan negara. Kami akan bekerja untuk semua, tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia," ujar Matius.

Pernyataan ini mencerminkan semangat baru Papua, semangat persatuan dan kemajuan. Sebagai provinsi induk, Papua di bawah kepemimpinan Matius diharapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru dalam tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai menegaskan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan perhatian langsung terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara menyeluruh. Menurut Velix, Presiden ingin memastikan Papua dikelola secara terintegrasi, menghubungkan kebijakan lintas kementerian, sektor swasta, dan pemerintah daerah, agar pembangunan berjalan efektif dan konsisten.

"Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara," ujar Velix.

Komite Eksekutif ini akan menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua. Dengan mandat untuk mengawal delapan agenda besar Asta Cita Kontekstual Papua, mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, sosial, dan kebudayaan, lembaga ini diharapkan mampu menjadi motor utama perubahan yang berkelanjutan.

Fokus pembangunan Papua di era Prabowo tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, karena keduanya adalah fondasi utama kemajuan daerah. Pendekatan ini menandai perubahan paradigma: dari pembangunan berbasis proyek menuju pembangunan berbasis manusia.