ADA yang menarik dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Senin (21/11/2022) di Solo, Jawa Tengah. Jangan politisasi agama, politik-politik SARA, seyogyanya debat ide dan gagasan.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama jangan. Jangan," tegas Presiden Jokowi sebagaimana dikutip media dari YouTube Setpres.
Pernyataan Jokowi tentunya merujuk pada eskalasi politik menjelang kontestasi akbar Pilpres 2024. Tak bisa dipungkiri jika tensi politik naik-turun, ditingkahi perilaku para elit partai dan figur-figur yang sejauh ini disebut-sebut akan terlibat dalam pertarungan menuju pergantian kekuasaan.
Tensi politik juga ditingkahi perilaku pejabat pemerintahan yang kerap mengkaitkan-kaitkan Pilpres dalam berbagai kesempatan, mungkin karena merasa bahwa atas nama demokrasi hal itu sah-sah saja. Contohnya, apa yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang dalam sambutannya di acara pembukaan Munas HIPMI itu menyebut-nyebut nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Bahlil, ketua dewan pembina HIPMI, mengisyaratkan Puan dan Ganjar sebagai sama-sama pemimpin Indonesia masa depan.
Pernyataan Bahlil Lahadalia itu yang mungkin memicu Presiden Jokowi untuk berbicara soal situasi politik menuju Pilpres 2024. Sebagaimana dikutip Kompas.com, Presiden Jokowi meminta para calon presiden dan para calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan maju pada Pilpres 2024 tidak melakukan politisasi agama. Presiden meminta agar perdebatan para capres dan cawapres nantinya berupa ide dan gagasan yang membangun bangsa.
"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," papar Jokowi seperti yang disiarkan  Youtube Sekretariat Presiden dan dikutip Kompas.com.
Politisasi agama, kita sama-sama sadari, membawa dampak yang negatif. Dampak tersebut juga telah dirasakan masyarakat dalam waktu lama. Itu yang membuat Jokowi kembali mengingatkan agar politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) sebaiknya dihindari. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam.
Kita pahami bahwa menuju Pilpres 2024 sejauh ini baru Anies Rasyid Baswedan yang sudah dideklarasikan untuk bertarung. Meski mantan mendikbud dan gubernur DKI Jakarta itu baru berstatus bakal calon (bacalon)--karena baru ditetapkan oleh NasDem yang belum memenuhi legalitas presidential thresold (PT)- namun Anies Baswedan sudah berkeliling mengkampanyekan diri.
Sebenarnya, hingga sejauh ini belum diketahui figur-figur capres dan cawapres yang akan bertarung nanti. Mereka yang akan bertarung baru sebatas diisyaratkan, misalnya Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto, walau baru mewakili partai masing-masing yakni Golkar dan Gerindra.
Kendati demikian, Airlangga Hartarto sangat mungkin dideklarasikan sebagai capres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sementara Prabowo Subianto menjadi capres potensial dari koalisinya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Airlangga dan Prabowo Subianto tampaknya memiliki kesamaan untuk lebih mengutamakan pembahasan program kerja dan visi-misi dari masing-masing koalisi dibanding pendekatan sosok capres dan cawapres. Hal itu juga yang membuat KIB dan koalisi Gerindra bersama PKB terkesan adem, tidak bergejolak.
Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Munas HIPMI 2022 mengingatkan pada KIB yang sejauh ini fokus untuk menuntaskan pembahasan program kerja koalisi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).
Pendekatan KIB itu dinilai akan membawa Indonesia dalam era baru pemilihan umum yang lebih sehat. Terutama dengan hadirnya calon calon pemimpin yang memiliki visi dan misi, ketimbang menjual persona semata.
Seluruh kader Golkar, PAN dan PPP--yang terangkum dalam KIB- disebut-sebut telah menyepakati hal itu. PATEN menjadi andalan dari ketiga parpol untuk menyukseskan tiga kunci kesejahteraan nasional, yakni sehat manusianya, sehat ekonominya, dan sehat buminya.
Seperti kerap dikemukakan Airlangga Hartarto, sejauh ini belum ada parpol di luar KIB menawarkan program ke depan. Tidak Ada. Umumnya partai politik maupun koalisi mengusung calon atau pasangan dulu baru gagasan. Tidak dengan KIB. Platform KIB sejalan dengan pemikiran bahwa pemilih zaman sekarang akan melihat sosok yang punya ide dan siap untuk mengeksekusi ide tersebut.
KIB dan Koalisi Gerindra bersama PKB disebutkan masih mencari partai lain untuk memperkuat diri, baik partai lama maupun partai yang baru berkesempatan tampil di Pemilu 2024.
KIB disebut-sebut mencoba mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Namun, kita ketahui, kedua partai masih berusaha setia pada janji untuk mengayun kebersamaan melalui Koalisi Perubahan bersama NasDem.
Wacana pembentukan Koalisi Perubahan masih di awang-awang, entah kapan dideklarasikan. Dalam pernyataan terbaru, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak ingin partainya terburu-buru membentuk koalisi.
AHY tidak mau deklarasi koalisi partainya hanya untuk gimik politik semata, tetapi mudah bubar di tengah jalan. Jadi, jangan tergesa-gesa, gopoh. Kalau hanya sekadar bersatu, cuma sekadar gimik politik, koalisi akan mudah rapuh. Buat apa kalau hanya sekadar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan?
AHY, seperti dikutip Kompas.com, menyebutkan jika partainya intens berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS. Diakui juga tentang banyaknya dinamika dalam prosesnya, bahkan ada yang tidak ingin koalisi ini terbentuk....
