Kita tahu, Anies sudah memberikan klarifikasinya pada 7 September lalu. Belakangan Anies juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi capres jika ada partai yang mencalokannya. Namun, dinamika politik memang sulit diterka.
Di sisi lain, terkait dengan perbandingan pembangunan infrastruktur dari masa pemerintahan SBY dan Jokowi, bisa kita uraikan data yang dimiliki politisi Partai Golkar, Ridwan Bae.Â
Dikutip dari pemberitaan banyak media, Ridwan Bae berkesimpulan jika pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi sudah berjalan 'on the track'. Â Ditegaskannya, pencapaiannya bahkan melampaui pembangunan infrastruktur pemerintahan Indonesia lainnya, selama ini.
Ridwan Bae, wakil ketua Komisi V DPR yang menggawangi penyusunan Undang-Undang, pengawasan dan APBN ini menyebut jika rakyat juga lebih senang dan sejahtera di era Jokowi, bukan sebelumnya.
Anggota DPR dua periode dari Dapil Sultra itu menjabarkan capaian pembangunan di era SBY dan Jokowi. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY melalui Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2, yakni sepanjang 2004-2014, tercatat adanya 189,2 km panjang jalan tol selesai konstruksi. Kemudian sebanyak 18 bendungan mulai konstruksi dan selesai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari 2004 hingga 2014, sebanyak 24 bandar udara (bandara) selesai kontruksi.
Dari data Ridwan Bae, sejak 2014 hingga September 2022 melalui dua kabinet pemerintahan Jokowi, telah selesai konstruksi sepanjang 1.762,3 km jalan tol. Bendungan, 30 selesai konstruksi.Â
Lalu, 29 bandar udara. Bahkan terdapat pembangunan sepanjang 316.590 km jalan desa yang juga selesai konstruksi. Di samping itu, Jokowi masih menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 750 km jalan tol pada dua terakhir pemerintahannya, yakni 2023 dan 2024.Â
Target yang direncanakan oleh Jokowi ini kurang lebih 2 tahun, jauh lebih panjang ketimbang capaian jalan tol yang dibangun semasa kepemimpinan SBY selama 10 tahun, Â yakni hanya 189.2 km.
Keberhasilan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ini disebut Ridwan Bae memengaruhi dan mendukung proses percepatan pemulihan perekonomian nasional dari terjangan pandemi Covid-19. Ridwan Bae menjelaskan jika Proyek Strategis Nasional Infrastruktur berada di bawah kewenangan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar.***
