Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik

Perwakilan Koran Perangi Korupsi Hadir di Aceh

20 Januari 2022   16:56 Diperbarui: 20 Januari 2022   16:56 430
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Sejumlah media massa telah hadir meramaikan media sosial di seluruh tanah air. Namun yang begitu menjamur adalah media online bahkan setiap daerah telah memiliki banyak media online yang di prakarsai anggota masyarakat lokal. Meskipun sebahagian diantaranya masih buka tutup karena manajemen pengelolaannya masih bersifat tradisional.

Media cetak sekarang mulai terasa berkurang disamping biaya yang mahal juga kecenderungan masyarakat mengakses media cetak sangat terbatas. Sementara media online semakin mudah diakses, disamping gadget yang sudah merata ditangan masyarakat juga menginputnya sangat mudah bahkan hanya membutuhkan data internet yang sekalian digunakan untuk keperluan informasi lainnya. Kekurangan media online hanya saja kurang terpercaya sebagai berita otentik dan bahkan lebih banyak dianggap hoak karena banyak pemberitaan yang dapat dikeluarkan secara mudah bahkan bisa dilakukan secara personal tidak membutuhkan dewan redaksi apalagi sidang dan rapat untuk memutuskan kelayakan berita.

Salah satu yang menarik saat ini adalah dikeluarkan media atau koran anti korupsi baik cetak maupun online yang memudahkan masyarakat mengetahui dan mengawal prilaku aparatur negara, pimpinan negara,  pimpinan daerah bahkan anggota dewan perwakilan rakyat serta pejabat lain yang berkaitan dengan pelaku pelaksana amanat rakyat dalam melakukan tugas baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun dalam mentalitasnya.

Lalu, apa kemudahan yang didapat oleh anggota masyarakat dengan kehadiran media atau koran perangi korupsi di daerah?

Pertama,
Masyarakat dengan mudah dapat melapor kasus-kasus korupsi karena wartawan perangi korupsi telah menyebar di semua daerah.

Kedua,
Masyarakat dapat mengontrol prilaku pemerintah secara lebih mudah sehingga mereka tidak melakukan korupsi yang merajalela karena diketahu langsung oleh masyarakat.

Ketiga,
Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang buruknya korupsi beserta dampaknya sudah pasti akan lebih mudah ditingkatkan karena informasi-informasi tentang korupsi dapat berkembang dan menyebar karena materinya semakin mudah didapat ditengah masyarakat.

Keempat,  
Berita pada koran perangi korupsi ini dapat menjadi informasi pembuka untuk membongkar kasus korupsi yang merugikan masyarakat.

Kelima,
Jika anggota masyarakat dapat menyajikan bukti awal maka mereka dapat melaporkan pelaku korupsi melalui jaringan koran perangi korupsi, masyarakat pelapor lebih terlindungi dari ancaman stakeholder pelaku korupsi tersebut.

Keenam,
Kordinasi lintas anggota dan kelompok masyarakat akan lebih terbuka sehingga terbangun kesamaan pandang terhadap pembangunan dan dampaknya dapat mengundang soliditas dan kekompakan masyarakat dalam melawan korupsi di daerahnya.

Ketujuh,
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam bidang aktivitas anti korupsi semakin meningkat dan cenderung berkembang, terutama dalam manajemen perwakilan media tersebut dan masyarakat umum.

Demikian beberapa hal yang dapat menjadi alat perubahan masyarakat dengan kehadiran dan dibukanya perwakilan koran perangi korupsi di daerah-daerah. Semoga media cetak dan online ini bisa menjangkau seluruh anggota masyarakat sehingga tersedia salah satu alat yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang korupsi sehingga masyarakat tidak asing dengan isu-isu yang vital tersebut.

Kenapa Aceh Penting?

Memantau kondisi pemerintahan di Aceh baik provinsi maupun kabupaten kota maka sungguh penting media yang menangani pemberitaan bahkan menjadi media yang menindaklanjuti kasus-kasus korupsi di Aceh yang terselubung. Sangat penting Aceh karena status daerah otonomi khusus dan Aceh seharusnya ada dalam pembangunan konsolidasi masyarakat baik mereka yang pemberontak maupun masyarakat biasa. Dengan otonomi khusus sudah seharunya pemimpin daerah di Aceh terbebani dengan tugas yang berat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah mereka melalui masa konflik yang sulit dan sengsara. Jika ini tidak mampu diwujudkan maka sesungguhnya kepala daerah sudah jelas dapat dianggap gagal dalam memimpin daerah.

Dalam hal korupsi oleh pejabat di daerah tidak dapat dipungkiri bahkan pejabat tinggi setingkat gubernur telah pernah ditangkap bahkan berkali-kali. Demikian juga pejabat tinggi daerah setingkat pimpinan instansi dinas dan lembaga yang ditangkap di Aceh.  Justru karena itu Aceh masuk sebagai daerah yang korup di Indonesia.

Begitupun jika kita evaluasi rakyat yang tetap saja miskin padahal uang negara berjumlah besar digelontorkan kesana, anehnya pemimpin daerah dan sanak familynya justru sangat sejahtera bahkan ada yang menambah jumlah istri di Jakarta. Hal ini mengindikasikan pejabat dan pemimpin daerah tentu jauh lebih sejahtera karena dapat menambah jumlah keluarganya bahkan dalam kehidupan dilingkungan Jakarta yang serba harus dibeli.

Masyarakat di Aceh selama ini hanya bisa menerima dan sekedar mendengar fasilitas dan uang pemerintah apalagi tentang uang otonomi khusus bahkan sudah hampir berakhir waktunya tetapi mereka justru tidak menikmati apapun. Lalu yang menikmati itu siapa? Ya tentu saja aparatur dan para pemimpin daerah sementara kontraktor penyelenggara rata-rata yang memiliki hubungan khusus baik darah, pertemanan terutama hubungan sepolitik, setujuan dalam politik.

Penulis pernah mendapatkan banyak pejabat dipenjara karena kasus korupsi namun informasi ditengah masyarakat justru bukan korupsi bahkan yang bersangkutan tetap dihormati karena mantan pejabat,  sementara masyarakat kurang paham atau putus informasi bahwa mereka dipecat. Maka para mantan narapidana korupsi tetap saja hidup normal dan babhkan tidak merasa malu dengan prilakunya.

Karena itulah untuk menjadikan berita korupsi itu sangat urgen maka wawasan masyarakat tentang korupsi itu jauh lebih utama, sehingga ketika ada informasi korupsi dan prilaku pemimpin serta mentalitas mereka yang korup maka masyarakat kompak bersikap dan tidak akan memilih atau mempercayai mereka lagi.

Semoga dengan kehadiran koran perangi korupsi maka pejabat tidak mudah lagi membodohi masyarakat dan menutup prilaku korupsinya yang sesungguhnya hal ini telah menyengsarakan kehidupan masyarakat.

Salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun