Dalam urusan pangan, salah data bisa fatal konsekuensinya. Berangkat dari data yang salah, keputusan yang dibuat bisa salah juga. Dan untuk urusan pangan, keputusan yang salah akan itu berdampak pada perut masyarakat yang akan kelaparan. Bila rakyatnya kelaparan, jangan harap negara akan aman.
Untuk mencari contoh dari penggambaran tadi, kita harus mundur hingga ke bulan Januari tahun ini. Ketika itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan bahwa produksi beras kita di tahun 2018 akan surplus. Berbagai argumen dan data ia lontarkan.
Pernyataan beras kita surplus itu seolah menentang keputusan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di bawah Menteri Koordinator bidang Perekonomian, yang mengatakan pemerintah akan impor beras. Sebagai catatan, Amran dan beberapa menteri lain, yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN, dan Direktur Utama Bulog juga hadir di rapat tersebut. Mereka juga menyepakati keputusan bersama untuk impor. Pada akhirnya, 2018 ini pemerintah diperkirakan akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton.
Keputusan impor itu memang tidak populer. Dan diperparah lagi dengan sikap Mentan Amran Sulaiman yang mengesankan impor dilakukan tanpa persetujuannya. Ia masih berpegang pada data yang dimiliki Kementerian Pertanian.
Tapi yang namanya data dan kebenaran, tidak bisa diabaikan selamanya. Oktober kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga negara yang paling sahih dalam mengeluarkan data, menyatakan bahwa data-data Kementerian Pertanian salah.
Data yang dimiliki Menteri Pertanian Amran Sulaiman, SALAH.
Tak hanya itu, perbedaan data juga terjadi di luas lahan sawah baku. Data citra satelit resolusi tinggi yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan diolah oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan luasan lahan sawah baku saat ini di angka 7,1 juta ha. Sedangkan data Kementan per September menunjukkan data luas lahan sawah sebesar 8,18 juta ha.
Perbedaan lain terdapat pada proyeksi konsumsi saat ini. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tidak langsung sebesar 111,58 kg per kapita per tahun, atau senilai 29,57 juta ton. Sementara itu, Kementan memproyeksi konsumsi tahun depan sebesar 33,89 juta ton dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,27 persen tahun depan.
Artinya, terdapat perbedaan proyeksi surplus beras antara perhitungan mutakhir dan data Kementan. Data sementara Kementan memproyeksi surplus yang jauh lebih tinggi yakni 12,61 juta ton. Padahal perhitungan terkini menyebut surplus beras sebesar 2,85 juta ton,
Kelebihan produksi beras itu sangat tipis. Oleh karena itu, kebijakan impor beras 2 juta ton yang dicanangkan tahun ini sangat tepat. Tanpa impor itu, mungkin kita sudah akan kelaparan. Atau dalam bahasa Menko Perekonomian Darmin Nasution, tanpa impor mungkin kita sudah tewas. (Sumber berita dari https://cnnindonesia.com).
