Siapa tidak kenal Meikarta. Iklannya dimana-mana. Apalagi slogannya, "Aku ingin pindah ke Meikarta". Mungkin kita sampai muak dibuatnya.
Tapi ternyata, proyek itu menyimpan masalah. Beberapa hari yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap petinggi Group Lippo yang mengembangkan Meikarta, dan juga pejabat Kabupaten Bekasi. Telah terjadi suap-menyuap terkait perijinan pembangunan proyek Meikarta.
Kini, slogannya dipelesetkan jadi "Aku tidak ingin pindah ke Meikarta".
Kita mungkin bisa tertawa-tawa dengan pelesetan slogan tersebut. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang sudah terbuai iklan dan telanjur membeli properti di Meikarta? Apakah proyek itu masih bisa jalan, di saat perijinannya bermasalah seperti sekarang?
Tapi jangan takut. Keresahan itu bisa diredam, karena Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk ikut mengawasi terkait surat perjanjian antara pengembang dan konsumen Meikarta.
Anak buah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, yakni Veri Anggriono menyatakan bahwa klausa surat baku antara hak dan kewajiban pengembang harus memberi keuntungan yang seimbang antara pihak konsumen dan pengembang. (Sumber)
Bila hanya pengembang yang diuntungkan, Kementerian Perdagangan berjanji akan menjerat pengembang dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Veri yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan juga berencana memeriksa surat perjanjian jual-beli antara pengembang dan konsumen Meikarta atas transaksi sudah berlangsung. Selain itu, realisasi perjanjian harus diselesaikan oleh kontraktor sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatangan.
Veri menegaskan konsumen yang merasa dirugikan bisa melapor kepada Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
Jadi, jangan kuatir. Ada Pak Enggar dan anak buahnya yang siap membela konsumen.
