Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai dalam koalisi pemerintahan bukan suatu peristiwa istimewa. Sangat wajar seorang kepala negara berkomunikasi dengan sebanyak mungkin pihak untuk mendengarkan dan menampung masukan, kritik, pendapat, atau gagasan. Hanya saja, pertemuan dengan partai-partai politik koalisi pemerintahan pasti menimbulkan tafsir politik.
Banyak pihak pun bertanya-tanya apa makna dan pesan politik dari pertemuan tersebut. Pertanyaan itu akan langsung dikaitkan dengan peristiwa politik yang tidak lama lagi akan membahana di Tanah Air, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Meski dijadwalkan pada 2024, persiapan dan taktik politik sudah berlangsung dan riak gelombang politik sudah bisa dirasakan.
Komunikasi politik adalah keniscayaan. Dalam alam demokrasi, komunikasi politik bahkan mencakup spektrum yang lebih luas dari sekadar memperbincangkan kesepahaman. Mengutip filsuf dan pakar ilmu politik Voltaire, "Demokrasi adalah ketika saya mendukung sepenuhnya orang-orang yang berkata tidak kepada saya." Pertemuan politik hanya bagian kecil dari politik menurut Voltaire.
Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa kontestasi politik menjelang Pesta Demokrasi 2024 telah membingkai hampir setiap peristiwa dan diskursus politik di Tanah Air. Pesan bertebaran dalam tataran tersurat ataupun tersirat. Pertemuan koalisi pemerintahan mau tidak mau juga penting untuk disorot karena bertautan dengan bangunan semiotika yang sedang dirancang banyak pihak.
Dari sisi publik, peristiwa tersebut dapat bermanfaat untuk membangun kepercayaan politik pada lembaga pemerintahan. Pandemi Covid-19 yang mendestruksi banyak elemen kehidupan telah berdampak pula pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kepemimpinan. Komunikasi politik menjadi alat utama untuk meraih kembali kepercayaan publik, yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan.
 Kepala negara membutuhkan sinergitas dengan semua pihak agar kebijakan berjalan selaras dengan implementasi. Koalisi pemerintahan adalah dinamika yang alamiah dalam kehidupan demokrasi, sepanjang tidak menegasikan atau bahkan menihilkan oposisi. Tugas publik hanya menjaga agar dua sifat demokrasi itu, yakni kesepahaman dan oposisi, tetap berjalan beriringan tanpa merusak satu sama lain. begitulah politik dalam perjalanan membangun sistem demokrasi Indonesia.
