Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik Dokter

Ketentuan ini menginsyaratkan: dokter yang berhalangan praktik dapat menunjuk dokter pengganti yang mempunyai SIP, bahkan dokter pengganti dimungkinkan dokter dengan keahlian yang tidak sama dengan dokter yang digantikan asalkan dokter pengganti tersebut menginformasikan kepada pasien. (Penjelasan UUPK Pasal 40 Ayat (2))

Dokter pengganti di Klinik atau Rumah Sakit.

Dokter di rumah sakit atau klinik yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki SIP menurut:
UU no 44/2009 tentang  Rumah Sakit  Pasal 13 ayat (1): Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Permenkes no 9/2014 tentang Klinik Pasal 13 ayat (1): Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apakah ketentuan UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 40 bahwa Dokter atau yang berhalangan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti juga berlaku di rumah sakit dan klinik?

Ketentuan tersebut juga berlaku di rumah sakit atau klinik, hanya ketentuan tentang dokter penggantinya harus dokter yang juga terdaftar dalam kelompok dokter yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit atau  klinik tersebut, karena ada ketentuan dalam UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran  Pasal 42 : Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik (ditempat tersebut) untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut.

Ketentuan Pidana
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan baik klinik atau rumah sakit yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi  yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut dipidana dengan  denda paling banyak

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 80.

Bandung, 18 Oktober 2018