Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya: uang negara yang dikelola BUMN itu ke mana aja, sih? Sebagaimana yang kita tau kalau BUMN itu punya misi mulia seperti membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nah, salah satu contoh menarik datang dari PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), sebuah BUMN yang bukan hanya berfokus pada laba, tapi juga pada dampak sosial lewat pembiayaan ultra mikro seperti program Mekaar.
Tapi, pertanyaannya: bisa nggak laporan keuangan perusahaan negara seperti PT PNM tetap transparan dan akuntabel, sambil tetap menjalankan misi sosialnya? Penelitian terbaru menjawab pertanyaan itu dengan pendekatan literatur yang serius, tapi hasilnya justru membuka diskusi yang hangat dan relevan buat kita semua.
Cerita di Balik Laporan Keuangan PT PNM
Bayangin, PNM ini ibarat sahabat setia para pelaku usaha ultra mikro---mereka yang jualan di pasar, buka warung kecil, atau bikin kerajinan tangan di desa. Tapi di balik kerja sosial itu, PNM juga harus bikin laporan keuangan yang rapi dan bisa dipertanggungjawabkan, biar semua orang tahu bahwa uang negara dikelola secara benar. Itulah inti dari Good Corporate Governance (GCG)---tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam studi literatur yang mengkaji lebih dari 25 sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan keuangan tahunan, dokumen regulator, dan laporan ESG, terlihat bahwa PT PNM sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip GCG: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Dari tahun 2015 sampai 2023, laporan keuangan PT PNM menunjukkan keterbukaan soal aset, kewajiban, dan dampak sosial pembiayaan mereka. Mereka bahkan punya laporan tanggung jawab sosial yang menjelaskan apa dampak langsung dari program yang mereka jalankan.
Tapi, tentu saja, seperti kisah hidup, nggak selalu mulus.
Antara Transparansi, Sistem Digital, dan Data UMKM
Tantangan pertama adalah keterbatasan digitalisasi. Meski PNM sudah memakai teknologi seperti credit scoring dan analitik data, faktanya masih banyak data nasabah yang dicatat manual---terutama di daerah terpencil. Ini bikin proses pelaporan keuangan dan manajemen risiko jadi lebih kompleks.
Kedua, audit internal dan sistem pengawasan kadang belum cukup kuat buat memastikan semua proses berjalan sesuai standar. Padahal, PNM mengelola ribuan transaksi kecil setiap harinya. Ketiga, tekanan regulasi dari OJK dan Kementerian BUMN juga menuntut keseimbangan yang sulit: bagaimana caranya untung, tapi tetap punya dampak sosial?
Antara Laba dan Nilai Sosial
Sebagai perusahaan negara yang punya misi sosial, PNM punya tantangan unik: mereka nggak cuma harus menghasilkan laba, tapi juga menciptakan nilai tambah sosial. Konsep seperti Social Entrepreneurship dan Economic Value Added (EVA) jadi penting. EVA, misalnya, mengukur apakah suatu perusahaan menghasilkan nilai lebih setelah dikurangi biaya modal---bukan cuma soal untung, tapi apakah kegiatan itu punya dampak jangka panjang.
