Apalagi, kuota penerimaan program ini sudah diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi dengan kebijakan yang berbeda. Calon Mahasiswa harus bersaing dengan peserta lain dan konidis ini sangat memberatkan jika misalnya mahasiswa yang benera-benar membutuhkan dana bantuan KIP-K tidak lulus hasil seleksi penerimaan.
Kurang Optimal nya Sistem Program KIP-K Merdeka
Faktor-faktor tersebut antara lain; Pertama, keterlambatan pencairan dana. Kedua, perubhan pada program, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memperbaiki program KIP Kuliah dengan memberikan dana bantuan keuangan yang lebih besar kepada Mahasiswa baru.Â
Namun, kebijakan ini tidak adil karena dana kebutuhan KIP Siswa lebih  sedikit mominalnya, padahal mereka juga sama membutuhkan bantuan keuangan untuk menyelesaikan pendidikan. Misal, Pendidkan di Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SMA. Ketiga, kurangnya informasi.
KIP Kuliah tidak dapat memenuhi kebutuhan semua Mahasiswa yang kurang mampu secara finansial meskipun mereka memiliki potensi akademi. Hal ini termasuk contoh Kesenjangan Sosial dan ketidakadilan karena beberapa Mahasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi.
Membuat Peraturan yang tegas untuk oknum-oknum penyalahgunaan KIP-K
Tindakan tegas yang dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan adalah dengan cara memberikan sanksi hukum kepada Mahasiswa tersebut, mencabut beasiswa, di frop out (DO) dari kampus karena sudah menyalagunakan dana bantuan KIPK-K.Â
Jika hal ini hnya dibiarkan saja, maka untuk kedepannya Mahasiswa tersebut bisa lebih berani untuk melakukan kecurangan, penipuan, penyalahgunaan dalam hal lain.Â
Lalu, bagi Mahasiswa dan masyarakat yang mengetahui oknum penyalahgunaan dana KIP-K di sekitar kita, maka harap untuk segera melaporkan hal tersebut ke pihak kampus untuk bisa ditindak lanjuti.
Solusi dalam mencegah terjadinya kasus penyelahgunaan dana Program KIP-K
Solusi yang pertama adalah dengan cara memperketat peraturan dalam penerimaan KIP-K, Pemerintah dan staff nya di bidang tersebut dapat survei langsung dan wawancara. Bisa dimulai dengan bertanya kepada Rukun Tetangga (RT) terkait kondisi ekonomi  calon Mahasiswa & keluarga nya apakah mereka layak atau untuk menerima dana KIP-K. Dapat juga berkunjung ke rumah calon Mahasiswa tersebut untuk mengecek langsung keaslian dokumen yang telah di upload by sistem dan kondisi rumah nya bagaimana.
Selain itu, Kementerian Pendidikan juga dapat memperbaharui data setiap pergantian semester kuliah agar dapat mengetahui keadaan terbaru ekonomi mereka.Â
