Minyaknya di Bojonegoro, Untungnya ke Swasta, Rakyat Tuntut Renegosiasi PI Blok Cepu

BOJONEGORO -- Suasana rapat Komisi B DPRD Bojonegoro pada Rabu (8/10/2025) memanas. Para wakil rakyat menumpahkan kekesalan mereka karena hingga kini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum juga memperjuangkan kepemilikan mayoritas Participating Interest (PI) Blok Cepu. 

Padahal, wilayah penghasil minyak terbesar di Jawa Timur itu disebut belum mendapat manfaat maksimal dari hasil migas di tanahnya sendiri.

Rapat yang digelar di ruang Komisi B DPRD Bojonegoro ini menghadirkan sejumlah pejabat dan pihak terkait, antara lain Asisten Daerah II Kusnandaka Tjatur Prasetijo, Kabag Perekonomian dan SDA, Kabag Hukum, Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) Mohammad Kundori, serta YLPKSM Rajekwesi.

Baca juga: Program Makan Gratis di TK Dharma Wanita Jamberejo 1 Bojonegoro Dikeluhkan Orang Tua Murid

Isu utama pembahasan adalah ketimpangan pembagian hasil dan MoU kerja sama antara PT ADS dan mitra swasta pengelola PI Blok Cepu. Legislator menilai perjanjian tersebut tidak adil dan merugikan daerah.

Ketua Komisi B, Sally Atyasasmi, menegaskan bahwa peringatan soal renegosiasi ini bukan hal baru, karena sudah direkomendasikan sejak dua tahun lalu. Namun hingga kini, Pemkab dinilai tidak serius menindaklanjutinya.

"Kita sudah dorong sejak lama. Model investasi mitra sudah balik modal 100 persen, bahkan mereka masih terus menikmati keuntungan. Jadi, tidak ada alasan bagi Bojonegoro untuk tetap jadi minoritas!" tegas Sally.

Sally juga menyinggung hasil audit BPK tahun 2014 yang menyebutkan adanya potensi peningkatan pendapatan daerah dari PI Blok Cepu jika dilakukan renegosiasi.

Baca juga: Pesan Kadindik Jatim, Ibarat Dirigen Orkestra, Kepala Sekolah Penentu Harmoni Dunia Pendidikan

"Dasar kita jelas. BPK sudah rekomendasikan itu. Jangan pura-pura tidak tahu," sindirnya.

Baca juga: Audiensi BEM dengan Bupati Bojonegoro: Pungli di Sekolah Jadi Sorotan

Nada keras juga datang dari Wakil Ketua Komisi B, Lasuri, yang mencontohkan kasus nasional pengambilalihan saham Freeport oleh pemerintah Indonesia.

"Freeport bisa diubah dari 49 jadi 51 persen untuk Indonesia, masa Bojonegoro nggak bisa. Ini di tanah kita sendiri," ucapnya.