Mohon tunggu...
Sukarja
Sukarja Mohon Tunggu... Freelancer

Pemulung kata-kata. Pernah bekerja di Kelompok Kompas Gramedia (1 Nov 2000 - 31 Okt 2014)

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, "Wangsit" Sukarno dan Soeharto untuk Jokowi?

27 Agustus 2019   10:02 Diperbarui: 27 Agustus 2019   13:48 1071 6 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, "Wangsit" Sukarno dan Soeharto untuk Jokowi?
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Nah, jika penulis sedikit menyinggung lokasi Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sebagai lokasi yang akan menjadi ibu kota, bukan tanpa alasan. 

Untuk diketahui, Bukit Soeharto ini areanya cukup luas, dan dimiliki negara, sehingga jika ibu kota pindah di sini pun bisa lebih menekan biaya penguasaan lahan. 

Selain itu, lokasinya di Pulau Kalimantan, juga menjadi sangat strategis sebagai ibu kota negara, karena posisinya tepat di tengah-tengah Nusantara.


Dengan kata lain, pemindahan ibu kota yang direncanakan Presiden Jokowi, bukan ujug-ujug datang semata. Wacana dan kajiannya sudah cukup lama,yang menurut Jokowi sekitar tiga tahun lalu.

Bahkan, kalau mau ditelusuri,  dua presiden kita, baik Sukarno maupun Soeharto seakan sudah memberikan "wangsitnya" untuk memudahkan langkah-langkah Jokowi memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Berikut apa yang dikatakan Jokowi melalui akun Instagramnya.

Kenapa ibu kota harus pindah?

Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani.

Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa.

Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu.

sumber: Instagram.com/jokowi

Sangat juga beralasan, jika rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan. Seperti kita ketahui, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, akhirnya membuat Pulau Jawa semakin padat dan itu justru menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. 

Dengan demikian, menjadi sangat relevan bila pemindahan ibu kota harus sesegera mungkin dilakukan. Bila tidak, maka ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa akan semakin melebar, dan itu merupakan hal yang tidak sehat bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x