Kehadiran Joko Widodo (Jokowi) di tataran politik nasional, tentu saja membuat banyak pihak seperti kebakaran jenggot. Apalagi sosok mantan walikota Solo ini bisa menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Tentu saja, tak sedikit orang akan dihinggapi kecemburuan, baik itu politisi, pengusaha, maupun mereka yang berpangkat, yang selama ini berada di seputar kekuasaan, dan menikmati segala bentuk fasilitas dan kemudahan yang diberikan sang penguasa. Namun, hal itu kini jadi kenangan, sejalan dengan duduknya orang "Ndeso" yang bernama Jokowi di kursi kepresidenan.
Apa-apa yang selama ini dengan mudahnya dimiliki para pejabat dan pengusaha, khususnya yang menyalahi prosedur, sedikit demi sedikit sudah mulai dihilangkan. Ruang gerak mereka pun semakin sempit, bahkan tak bisa bergerak sama sekali selama Jokowi berkuasa. Karena itu, bukan tanpa gangguan perjalanan Jokowi memimpin negeri berpenduduk 265 juta ini dalam empat tahun terakhir.
Rekam jejak Jokowi yang bersih dari korupsi, jadi modal yang cukup berharga untuk memperbaiki negara, dimana korupsi sudah dinilai akut di negeri ini. Berbagai bentuk kebijakan disederhanakan, ruang gerak yang menyuburkan aksi korupsi ditutup rapat, pengawasannya pun diperketat. Sedangkan, sinergitas antar-lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan juga diperkuat.
Hal-hal yang dilakukan Jokowi selama empat tahun ini, sudah sepantasnya diapresiasi. Mulai dari menghentikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini cenderung dinikmati  mereka yang berpenghasilan tinggi, hingga pembangunan infrastruktur  yang masif di seluruh Indonesia.
Pencapaian Jokowi yang menohok Asing dan juga mafia-mafia yang merugikan Indonesia  selama ini juga perlu dicatat, seperti pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), dikuasainya kembali ladang migas Blok Rokan dan Blok Mahakam, termasuk akuisisi 51%  saham PT Freeport Indonesia.
Bukan hanya sampai disitu, Jokowi juga mengaku  terus memerangi tindakan korupsi yang selama ini terjadi, bahkan hingga mengejarnya ke luar negeri.
Melalui pembicaraan panjang, kita telah memperoleh titik terang, dan sekarang di tahap akhir penandatanganan Mutual Legal Assistance antara Pemerintah Indonesia dan Swiss.
MLA ini legal platform untuk mengejar hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri. pic.twitter.com/K7ii6YjyuA--- Joko Widodo (@jokowi) December 11, 2018
"Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," kata Jokowi.
Langkah nyata Jokowi itu, salah satunya diwujudkan dalam bentuk negosiasi dengan negara Swiss, mengingat di negara itulah uang hasil korupsi diduga banyak disimpan. Bahkan, negosiasi ini sudah masuk ke tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assistance (MLA), dimana MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri.
Kenyataannya, harta hasil tindak kejahatan tersebut tidak hanya diparkir di Swiss. Singapura juga merupakan salah satu negara yang dibidik oleh Jokowi. Sebab, di Negara Singa itu, banyak juga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menyembunyikan harta curiannya. Bahkan, pada 2014 silam, Budi Gunadi Sadikin yang ketika itu sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, memperkirakan total dana WNI yang tersimpan di perbankan Singapura, jumlahnya lebih dari Rp 3.000 triliun.
Jika semua harta milik negara yang dicuri dan diparkir di luar negeri bisa dikembalikan ke Tanah Air, bukan hal yang sulit bagi Indonesia untuk bergerak lebih sejahtera lagi. Dan, semua itu butuh komitmen.
Jokowi hanyalah orang biasa, dengan segala keterbatasannya. Dia hanya mencoba memperbaiki negeri ini. Kedudukan yang diraihnya bukan dengan nafsu untuk terus berkuasa, sehingga dirinya pun  tak merasa alergi dengan kritik yang disampaikan, jika itu benar-benar kritik yang membangun.
Yang membedakan Jokowi dengan lawannya adalah itikad baik, kegigihan, optimisme, dan semangatnya untuk terus bekerja untuk rakyatnya. Â
Bisa saja orang tidak akan mempercayai apa yang dilakukan Jokowi, jika orang-orang di sekitar Jokowi, seperti anak-anaknya dan keluarganya, tampak menikmati segala fasilitas dan kemudahan dalam berbisnis, seperti yang pernah dialami penguasa di masa Orde Baru.
Kesederhanaan Jokowi dan etos kerjanya tak bisa disebut sebagai pencitraan. Apa yang ditunjukkannya saat ini, sudah dilakukannya sebelum dirinya menjadi Walikota Solo.
Jokowi bukanlah berasal dari keluarga berada. Kehidupannya di masa kecil yang keras dan serba berkekurangan, telah menempah dirinya hingga menjadi seorang pengusaha yang cukup berhasil, dan ketika sudah mapan secara ekonomi, barulah dirinya terjun ke politik. Melalui jalur politik inilah, dirinya lebih banyak berbuat yang terbaik untuk rakyat, yang begitu sangat terbatas dilakukan ketika masih menjadi pengusaha.
Bagi dirinya, dukungan rakyat begitu penting. Bagaimana pun negeri ini akan menjadi baik, jika yang berkuasa adalah orang-orang baik, yang tidak memiliki beban sejarah di masa lalu. Namun, yang terpenting, Ia telah melakukan langkah-langkah untuk negeri ini, dan bukan hanya sekadar kata-kata.
Terima kasih dan Merdeka!
sumber:
KOMPAS.com (04/12/2018): "Jokowi Janji Kejar Koruptor yang Sembunyikan Uang di Luar Negeri"
