Macet Horor Pelabuhan Priok: Ironi NPCT-1 dan Visi Kemandirian Logistik Yang Tergadaikan

Tapi tetap saja, itu bukan bagian laba, melainkan sekadar sewa tanah. Simulasi sederhana menunjukkan: jika saja Pelindo bisa langsung menerima 51 persen dari laba bersih NPCT1, penerimaannya bisa mencapai ratusan juta dolar tambahan dalam 25 tahun.  

RJ Lino, sang penggagas, telah divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan alat berat Quay Container Crane. Tapi warisan kebijakan dan kontraknya tetap berdiri. Termasuk perjanjian-perjanjian jangka panjang yang menempatkan kontrol infrastruktur logistik strategis Indonesia di tangan asing.

Saatnya Mengembalikan Arah Kedaulatan Logistik Nasional

Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai pidato menekankan bahwa kedaulatan ekonomi dan logistik adalah pilar utama kekuatan nasional. Ia menyebutkan bahwa bangsa yang tidak mandiri dalam mengelola logistiknya akan selalu berada di bawah bayang-bayang negara lain. Dalam Rakernas Kadin 2024, Prabowo bahkan menegaskan: "Siapa yang mengendalikan logistik, dia yang mengendalikan masa depan".

Jika pemerintah ingin menegakkan kedaulatan logistik seperti yang digaungkan Presiden Prabowo, maka langkah korektif terhadap NPCT1 sangat mendesak. Evaluasi ulang struktur kepemilikan, kontrak konsesi, dan penempatan kontrol strategis negara harus dilakukan. 

Skema PER yang merugikan harus digantikan dengan model kemitraan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas. Aset negara bukan sekadar soal kepemilikan di atas kertas. 

Tapi soal siapa yang memegang kendali, siapa yang menikmati hasil, dan siapa yang akhirnya menanggung akibat dari kebijakan yang salah arah.

Jika tidak, kita hanya akan terus membangun pelabuhan---dan menyerahkannya ke Singapura, dengan wajah yang berbeda.