Berdasarkan laporan keluhan pengguna jasa yang kami terima, ada kapal yang sampai menginap 5 hari karena lamanya pelayanan di dermaga Utara JICT.
Sebelumnya sebuah kapal besar (ukuran 5.000-10.000 TEU) bisa selesai dalam waktu rata-rata 24-40 jam oleh para pekerja JICT.
Dalam perpektif dunia pelabuhan internasional, oknum Direksi Hutchison dan Pelindo II telah melakukan sesuatu diluar konteks dan nalar.
Bayangkan setiap pelayanan kapal yang telat sehari, pemilik harus menanggung biaya ratusan juta rupiah.
Ini hanya untuk biaya operasi kapal. Belum pengguna jasa yang harus menanggung beban biaya tambahan lainnya.
Bisa dihitung betap besarnya kerugian pemilik kapal dan pengguna jasa yang harus menginap berhari-hari.
Alhasil, masyarakat harus menanggung efek domino dari turbulensi pelayanan di JICT. Jelas sangat tidak adil.
Bicara dwelling time, sudah pasti bengkak. Komponen _post clearance_ yang menjadi ranah pelabuhan, drastis tidak handal lagi akibat ulah oknum Direksi yang berpolitis.
*Lalu dimana peran Otoritas Pelabuhan dalam hal ini?*
Seharusnya sebagai perwakilan pemerintah, sudah saatnya Otoritas Pelabuhan menggunakan diskresi demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Biarlah urusan politis antara oknum Hutchison dan Pelindo II yang membiarkan mogok kerja 5 hari dan merugikan masyarakat luas, menjadi urusan  penegak hukum nantinya.
