Jakarta-Financial Technology (FINTECH) Peer to Peer (P2P) Lending kini semakain menigkat peminatnya.Pasalnya, Proses dan persyaratannya yang sangat mudah, dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Nomor Rekekning Bank para calon nasabah sudah bisa mengajukan pinjaman yang bervariasi, mulai dari 400rb hingga 10 juta rupiah dan tenor mulai dari 15-12 Bulan.Namun, calon nasabah jangan cepat tergiur dengan penawaran tersebut.Karena, setiap platform finttech terbagi menjadi 2 yakni:
1.Fintech Legal (Terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keunagn)
2.Fintech Ilegal (Tidak terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan)
Namun, yang kita bahas kali ini bukanlah tentang Fintech Ilegal atau bukan.Yang kita bahas kali ini Apa Konsekuensinya Jika Kita Gagal Bayar di Fintech Tersebut, Apakah bisa di tindak pidana? nah, untuk itu mari simak informasi di bawah ini!
Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menjelaskan penegak hukum tidak bisa menjerat debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Sebab, permasalahan ini termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata.
“Tidak bisa seseorang dipidana karena tidak mampu membayar pinjaman. Sebab ini masuknya ke ranah pidana,” jelas Anam di Kantor LBH Jakarta, Senin (4/2).
Anam menjelaskan ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU.
UU HAM
PASAL 19
(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
Lebih lanjut, Anam menilai regulasi fintech yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum mampu mengatasi persoalan sengketa ini. Sebab, isi aturan tersebut tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa di industri fintech sehingga setiap penyelesaian sengketanya dikaitkan dengan ranah pidana.
“Perlu ada mekanisme penyelesaiannya (sengketa). POJK 77 dan kode perilaku saja tidak cukup,” katanya.
Tidak hanya itu, isu pelanggaran HAM juga dianggap terjadi dalam persoalan penagihan pinjaman ini. Perusahaan fintech yang dapat mengakses perangkat telepon seluler berisiko menggunakan data pribadi peminjam tanpa izin. Bahkan, Anam membandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan yang harus terlebih dahulu mengajukan perizinan saat mengakses atau penyadapan terhadap seseorang.
“Penyadapan (akses data pribadi) ini harus berizin ketua pengadilan tertinggi. Tapi ini (perusahaan fintech) kenapa bisa langsung begitu saja menyadap handphone seseorang,” jelas Anam.
Menurutnya, ragam persoalan ini tidak lepas dari longgarnya pengaturan pada industri fintech. Anam mencontohkan aturan POJK 77/2016 tidak mengatur batasan bunga wajar yang dapat ditetapkan perusahaan fintech. Sehingga, kondisi tersebut berisiko terjadi tingkat suku bunga yang memberatkan masyarakat.
Nah, gimana sobat Kompasiana.com? Apakah sobat dalam situasi diteror dan di ancam oleh Dept Collector dengan ancaman di penjara?
Menurut penjelasan tadi, Fintech tidak bisa sembarangan melakukan pelaporan nasabah yang gagal bayar, begitupun dengan aparat kepolisian yang tidak bisa menposesnya dengan tindak pidana karena ini permasalahan perdata bukan pidana.Sudah clear kan, jadi jangan takut terhadap ancaman seperti itu.
