Mohon tunggu...
Syahnan Phalipi
Syahnan Phalipi Mohon Tunggu... Konsultan - CEO at Java Lawyer International

Experienced Chief Executive Officer with a demonstrated history of working in the legal services industry. Skilled in Negotiation, Management, Mergers Acquisitions, Marketing Strategy, and Business Strategy. Strong business development professional with a Doctor of Philosophy (Ph.D.) focused in Economic, Management Law Faculty from University of Trisakti.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Isu Strategis Kementerian PPPA

28 Desember 2019   11:00 Diperbarui: 28 Desember 2019   11:00 245
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Merujuk data tahun 2017 terjadi perceraian sebanyak 357 ribu pasang keluarga, mirisnya perceraian terjadi mayoritas pada pasangan usia produktif dan pada usia perkawinan dibawah 5 tahun, sedang usia rerata mereka dibawah 35 tahun.

Menurut Abdul Manaf, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian tertingi untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia ada di Kabupaten Indramayu yang kedua adalah Cimahi serta yang ketiga Kabupaten Cirebon.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) merilis bahwa tahun 2018, jumlah janda yang ada di kota Bandung sebanyak 7.989 orang cerai hidup dan sebanyak 2.004 orang cerai mati, sementara sebarannya hampir merata di 30 kecamatan, namun janda usia muda terbanyak di kecamatan kiara condong sebanyhak 410 orang cerai hidup dan 110 orang cerai mati, jumlah janda muda ternyata selalu meningkat setidaknya kurun waktu 2 tahun terakhir merujuk catatan pada tahun 2016 jumlah janda usia muda di kota Bandung sebanyak 7.562 orang cerai hidup, dan 2.379 cerai mati, jadi jumlah total 9.941 orang.  

Namun angka harapan hidup perempuan Indonesia  lumayan baik 72,2 tahun 2012 dan mengalami kenaikan menjadi 73,06 tahun 2017, sementara kaum pria dari 68,29 menjadi 69,16, sedangkan data tentang lama bersekolah naik dari 7,9  tahun 2015 menjadi 8 tahun, pada 2018, Indeks Pembangunana Manusia (HDI) pada tahun 2015 sebesar 0,6868 naik tipis menjadi 0,694 pada tahun 2017 (UN 2018), tentang Indeks kebahagiaan yang cakupannya adalah kepuasan hidup (life satisfacsion), perasaan, (affection) dan makna hidup (eudaimonia), juga mengalami kenaikan dari 68 tahun 2014 menjadi 70 tahun 2017 (BPS tahun 2018).

Mengapa kita perlu membahas berbagai kasus dengan pedekatan angka-angka, supaya ada bukti kongkrit sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi-Makruf Amin  (2019-2024) untuk menentukan rencana strategik dan program kerja prioritas yang  harus disesesuaikan dengan Visi dan Misi atau RPJM yang merupan jani kampanye beliau sekaligus menyesuaikan orang yang patut serta pantas  menjadi menteri PPPA.

Sebelum memberikan pointers dan matriks sebiaknya kita simak dulu apa saja program prioritas Kementerian PPPA tahun 2019.

Setelah mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp493,6 miliar walaupun lebih kecil dari tahun lalu menteri Yohana Yembise sangat yakin mampu memaksimalkan anggaran tersebut.

Ada 17 butir agenda utama program prioritas antara lain:

  • Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di bidang pendidikan , kesehatan dan pembangunan keluarga:
  • Pembentukan model pusat pemberdayaan perempuan (sekolah perempuan dan women technical college), Pada 2019, sekolah perempuan akan dibuat di kabupaten , yakni kabupaten Timur Tengah selatan dan kabupaten Waropen.
  • Penetapan kurukulum yang responsif gender di perguruan tinggi.
  • Penguatan pelibatan laki-laki dalam menurunkan angka kematian ibu.
  • Promosi peran perempuan dalam pencegahan dan pengedalian HIV AIDS, TB dan malaria.
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di bidang ekonomi'
  • Melakukan kerja sama pelatihan tenaga kerja  bersama pemerintah Saudi Arabia.
  • Peningkatan keterwakilan politik perempuan dan pengambilan keputusan.
  • Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  • Peningkatan kualitas layanan bagi perempaun dan anak korban kekerasan.
  • Hibah Mobil Perlindungan Perempuan  (MOLIN) dan Motor Perlindungan Anak (TORLIN.
  • Unit Pelaksana Teknis Daerah  Pemberdayan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
  • Peningkatan kualitas penanganan  perdagangan orang.

  • Prioritas Program Perlindungan Anak:
  • Peningkatan perlindungan , penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban  kekerasan.
  • Hibah MOLIN dan TORLIN.
  • Peningkatan kemitmen dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di pedesaan melalaui Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Masyarakat (PATBM).
  • Peningkatan perlindungan khusus anak.
  • Pengembangan kabupaten /kota  layak anak.
  • Pemenuhan hak sipil anak.
  • Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan.
  •  Peningkatan sarana publik ramah anak.

           Perioritas Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PPPA:

  • Partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
  • Satuan petugas perlindungan perempuan dan anak (SATGAS PPA). 

  • MATRIKS ANALISIS ISU-ISU STRATEGIK & TAKTIKAL

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPPA) 2019-2024.

NO

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun