Hingar-bingar Pilkada Jakarta yang begitu membahana bahkan jauh sebelum kontestasi politik ini digelar di Ibu Kota, kali ini terasa sepi, tidak ada lagi hujatan, cacian atau ungkapan-ungkapan sarkastik yang mengundang “SARA”. Hampir di sebagian besar lini media—terutama media sosial—jutaan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dari seluruh warga Jakarta, bahkan seluruh rakyat Indonesia mengalir deras seakan tak henti-hentinya para pemilih di Jakarta mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan pasangan Anies-Sandi versi hitung cepat yang dilansir oleh beragam lembaga survey.
Pilihan “bersyukur” adalah ungkapan kesederhanaan yang sarat nilai-nilai humanistik, karena bagaimanapun, proses-proses politik yang dibangun sekuat dan sehebat apapun oleh daya manusia, tentu sangat memiliki keterbatasan. Bersyukur berarti melibatkan Tuhan dalam setiap proses apapun yang dijalankan manusia dengan kesadaran bahwa nalar jelas memiliki keterbatasan dan daya jelajah fisik pasti selalu ada kelemahan.
Sujud syukur mungkin salah satu ekspresi terdalam seorang muslim atas kebahagiaan yang baru saja diperolehnya sebagaimana yang diekspresikan secara spontan oleh salah satu cagub DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama umat muslim lainnya di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ritual sujud syukur ini jelas, sebagai conter atas kesombongan, kemasygulan dan ketamakan yang selama proses-proses politik secara artfisial justru dipenuhi ambisi, emosi serta energi kepongahan yang sangat besar dan mungkin tak terkendali.
Ritualitas yang dijalankan melalui sujud sekaligus juga penolakan terhadap luapan kegembiraan yang berlebihan melalui hura-hura atau pesta pora yang jauh dari makna kesederhanaan dan kebersahajaan. Saya kira, ekspresi ini tidak sekedar ungkapan akan “kemenangan” atas seluruh potensi dan energi politik yang disemaikan dalam sebuah kontestasi, tetapi menunjukkan kerendahan hati sekaligus yakin atas skenario sang Maha Agung yang tak mungkin pernah luput.
Proses demokrasi yang semakin menunjukkan kelasnya dalam setiap perhelatan kontestasi politik, khususnya pada gelaran Pilkada Jakarta, semakin memperlihatkan bahwa publik lebih menginginkan proses-proses kontestasi yang dijalankan secara damai, jujur, adil dan tanpa paksaan. Kekuatan apapun yang berupaya mendobrak palang demokrasi, baik itu intimidasi, kecurangan, pemaksaan, rekayasa dengan sokongan “premanisme politik” akan sulit ditembus.
Demarkasi antara demokrasi dan “premanisme politik” justru terletak pada peningkatan aspirasi politik publik yang mendukung keterbukaan, kejujuran, kedamaian dan juga harapan terhadap seluruh proses kontestasi politik yang harus kompetitif. Semua pada akhirnya akan disadarkan, bahwa inilah proses pembentukan masyarakat madani yang lebih bermartabat, mengacu pada nilai-nilai demokrasi politik dan kemanusiaan, tanpa harus ada yang merasa “menang” dan merasa “kalah”.
Bagi saya, kemenangan yang merujuk pada hasil quick count atas pasangan Anies-Sandi di Pilkada Jakarta tidaklah harus dipandang sebagai euforia bagi kelompok atau afiliasi politik tertentu, sehingga muncul kekhawatiran beberapa pihak yang berlebihan, bahwa “premanisme politik” dengan “baju agama” justru akan semakin dilegalkan.
Proses demokratisasi politik yang tercermin dalam perhelatan Pilkada Jakarta yang baru saja selesai digelar secara damai justru menguatkan indikasi bahwa publik Jakarta menginginkan perubahan yang lebih baik dengan melawan balik kekuatan-kekuatan devil’s forceyang bersekutu, anti-demokrasi, anti-kebhinekaan dan seluruh wujud premanisme yang merongrong demokrasi itu sendiri. Kita tentu berharap, bahwa apapun pilihan publik Jakarta adalah harapan kepada Ibu Kota yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Ekspektasi yang begitu besar publik Jakarta terhadap pemimpin baru yang lebih baik, justru tercermin dari proses pemungutan suara yang dijalankan secara demokratis. Dukungan kepada pasangan Anies-Sandi oleh publik Jakarta bukanlah semata-mata karena adanya hubungan ideologis yang dinilai menguat belakangan tetapi karena keberpihakan mereka kepada kejujuran dan keadilan.
Terlalu gegabah rasanya jika menilai bahwa demokrasi yang sedang berjalan ini hanyalah sekedar bentuk pseudo-demokrasi yang didasari oleh mengentalnya nuansa SARA, keberpihakan penguasa atau bentuk rekayasa-rekayasa politik yang kurang jujur. Isu SARA yang lerlihat mengental di masa Pilkada Jakarta terlebih dengan tuduhan menyakitkan soal “premanisme agama” semestinya mudah sekali ditepis melalui seluruh proses politik yang dinilai berbagai pihak sebagai bentuk nyata dari sebuah gambaran demokratisasi. Lagi pula, publik Jakarta nampaknya ingin sekali mewujudkan kedamaian dan ketentraman ditengah gempuran isu SARA yang mengganggu stabilitas nasional.
Demokrasi yang mengiringi proses Pilkada Jakarta seakan menunjukkan sebuah “seleksi alam” dimana “yang kuat” dalam banyak hal, baik itu modal sosial-politik dan pengaruh akan terpilih secara selektif dan mengalahkan “yang lemah” karena dinilai mempunyai banyak kekurangan. Masyarakat akan menimbang setiap untung-rugi dalam menyeleksi calon pemimpinnya, bahkan dituntut secara cepat dan singkat untuk memutuskannya dalam bilik-bilik suara.
