Istilah “tabayyun” yang dipergunakan Presiden ke 6 SBY saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu ternyata membuahkan hasil, yaitu Partai Demokrat bersikap netral dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Hal ini jelas, bahwa konfirmasi segala isu yang berkaitan dengan SBY dalam banyak hal, menyangkut kepolitikan nasional, sudah menemukan titik terangnya, bahwa deal-deal politik yang dilakukan dirinya dengan pemerintah bahwa Demokrat tetap menjadi oposisi sehingga tidak akan mendukung kubu politik manapun. Netralitas Demokrat dalam Pilkada Jakarta putaran kedua nanti merupakan sikap konsistensi partai berlambang mercy ini sejak dari awal, untuk mengusung sendiri calon dari partainya. Kekalahan AHY yang diusung Demokrat pada Pilkada Jakarta tidak lantas kemudian suara pemilih AHY dialihkan kepada salah satu calon tertentu, tetapi AHY menegaskan untuk “move on” (berlepas diri) dari Pilkada DKI.
Saya kira menarik untuk selalu mencermati langkah politik Demokrat sejauh ini, bahwa konsistensinya dalam memandang seluruh aspek kepentingan politik yang bersifat sementara, sektoral dan sempit, diubah menggunakan cara pandang mengedepankan kepentingan umum, tidak mendukung kekuatan politik manapun tetapi “didukung” oleh kekuatan politik lainnya. Dukungan parpol berbasis massa muslim terhadap Demokrat di Pilkada Jakarta paling tidak dapat secara tegas menggambarkan hal itu. Sejauh ini, mungkin hanya Demokrat, Gerindra dan PKS yang tampak konsisten menjadi oposisi dalam pemerintahan dalam lingkup kepolitikan nasional, meskipun pada kenyataannya, di pilkada DKI, Gerindra dan PKS tampak berbeda dengan Demokrat dalam persoalan dukungan terhadap calon kontestasi politik.
Saya kira, menjadi kekuatan politik oposisi yang berada diluar lingkaran kekuasaan bukan berarti tidak dapat ikut sebagai partisipan dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik. Oposisi berarti memberikan analisis, kritikan dan solusi alternatif dari apa yang ditawarkan oleh pihak yang berkuasa. Pihak pendukung penguasa atau oposisi keduanya dapat berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan penguasa, terutama dalam hal menawarkan metode pendekatan kepada masyarakat.
Permasalahan yang begitu banyak dan beragam dalam masyarakat justru dapat diangkat sebagai isu-isu politik nasional, baik oleh pendukung penguasa ataupun opisisi, sehingga dapat benar-benar mencerminkan secara mendasar bagaimana setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut bisa tersampaikan. Metode pendekatan selalu dipergunakan oleh masing-masing kekuatan politik—baik oposisi atau pihak penguasa dan pendukungnya—terhadap masyarakat, sehingga dapat menghasilkan sebuah solusi yang kemudian menjadi bentuk bargaining politik baik antara pihak penguasa dan oposisi atau masyarakat dengan oposisi.
Dengan adanya oposisi, penguasa sebenarnya juga diuntungkan karena mereka akan mendapatkan input setiap persoalan dalam masyarakat dalam perspektif yang berbeda. Dari berbagai masukan yang berasal dari pihak oposisi ini, bisa jadi sebuah kebijakan publik akan diperbaiki dan diverifikasi terlebih dagulu sebelum ia digulirkan ke publik. Terdapat semacam simbiosis mutualisme antara pihak penguasan dan opisisi, dimana pihak penguasa-pun tidak menjadi semacam “katak dalam tempurung” yang hanya berkutat secara monoton dengan mendapatkan pandangan secara “subjektiv” hanya dari mereka yang mendukungnya saja. Disisi lain, pihak oposisi-pun sebenarnya diuntungkan secara politik, karena sikap-sikap mereka yang “oposan” justru semakin mencuri perhatian masyarakat dan mereka akan menilai, apakah sikap oposisi itu bagus atau tidak. Jika bagus, maka bisa jadi masyarakat justru cenderung memilih oposisi dibanding kekuatan politik yang mendukung penguasa.
Konsistensi Partai Demokrat yang tetap menjadi kekuatan oposisi justru akan berpengaruh terhadap parpol lainnya yang di Pilkada DKI putaran pertama tergabung dalam koalisi partai pendukung AHY. Kita tentu tahu, bahwa beberapa parpol pendukung, seperti PKB, PAN dan PPP versi Romahurmuziy belum secara tegas menentukan sikap soal kearah mana dukungan mereka dialihkan.
Sikap non-blok yang secara tegas digulirkan Partai Demokrat justru akan menambah besar peluang parpol pendukung lainnya juga bersikap sama, netral dalam Pilkada Jakarta putaran kedua. Sikap netral atau non-blok justru akan semakin menarik minat publik, untuk memilih diantara dua calon yang ada berdasarkan keyakinan yang mereka miliki, bukan atas arahan partai politik. Parpol sebagai “mesin politik” tidak lagi dibebani oleh cost politik yang begitu besar jika memang mereka bersikap netral sama dengan kebijakan yang diambil oleh Demokrat. Saya kira, membuat kebijakan untuk bersikap netral di Pilkada DKI putaran kedua merupakan langkah positif bagi Demokrat, terutama untuk lebih memantapkan citra dirinya sebagai bagian dari kekuatan politik opisisi yang masih eksis.
Melihat dari lambannya parpol pendukung AHY dalam bersikap untuk mendukung salah satu kubu, juga sebenarnya menunggu sikap partai besutan SBY ke arah mana dukungan sesungguhnya, karena mereka tidak mungkin mendahului “patron” politiknya karena mereka sebenarnya hanya “klien” ketika menjatuhkan pilihannya untuk bergabung di koalisi mendukung AHY. Penting juga untuk diingat, bahwa pilkada Jakarta sangat kuat aroma “kepentingan” dan sensitif ditengah kasus penistaan agama yang menjerat salah satu pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta.
Masyarakat akan cenderung menilai, jika kubu tertentu dialihkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon, pasti akan memicu reaksi publik yang justru akan berpengaruh terhadap citra parpol itu sendiri. Dukungan terhadap salah satu calon pasti akan berdampak serius dalam masyarakat, entah itu dianggap sebagai “oportunis” atau dituduh sebagai parpol yang memilih berdasarkan keyakinan atau agama tertentu. Mendukung kepada salah satu calon akan mendapatkan resiko sendiri bagi parpol, tetapi bersikap netral justru bisa menyelamatkan citra parpol itu sendiri.
Saya justru beranggapan, bahwa pada akhirnya seluruh parpol pendukung AHY di Pilkada DKI putaran pertama akan mengikuti Partai Demokrat, bersikap non-blok dan tidak mengalihkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon tertentu. Mengingat, bahwa resiko pertaruhan citra parpol ditengah kondisi “hiruk-pikuk” di Jakarta belakangan ini akan berdampak di kemudian hari, baik itu perolehan suara atau dukungan dan simpati masyarakat. Sikap non-blok justru memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh elemen masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani mereka masing-masing, tanpa harus mengidentifikasikan dirinya dengan salah satu kekuatan politik manapun.
Disinilah pertarungan politik yang real dan senyatanya, bahwa Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan lebih kompetitif dari masing-masing kubu kontestan untuk berusaha maksimal merebut simpati masyarakat. Perebutan suara pemilih Agus-Sylvi yang konon terhitung 17 persen akan didulang oleh setiap kontestan yang ada kepada kandidat mana pada akhirnya suara mereka yang tersisa akan ditautkan. Jika benar-benar kondisinya demikian, maka Pilkada DKI merupakan cermin kontestasi politik paling jujur, adil dan kompetitif, jika masing-masing kubu sadar tidak menggunakan cara-cara yang “kotor” dan curang dalam mendulang suara nantinya. Kita tunggu saja, apakah parpol pendukung AHY juga akan sama dengan sikap Partai Demokrat yang non-blok?
Wallahu a’lam bisshawab
