Bukan cenayang, tetapi pendiri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berhasil memproyeksikan peran strategis wilayahnya dalam percaturan perdagangan global.
Diresmikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN (ASEAN Declaration) atau Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration). Diprakarsai oleh lima perwakilan negara, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) menjadi komitmen atas pentingnya sinergi negara-negara Asia Tenggara untuk masa yang akan datang. Dalam Deklarasi ASEAN poin pertama menegaskan bahwa hadirnya ASEAN adalah untuk 'mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan Asia Tenggara'. Melalui hubungan yang erat di tengah organisasi regional dan internasional yang ada untuk kepentingan bersama (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).
Titik berat pembentukan ASEAN pada isu ekonomi tentu bukan tanpa alasan. Di tahun tersebut, para negara pendiri sedang berada pada masa transisi perbaikan ekonomi dan stabilitas negara pasca perang dunia dan kolonialisasi yang berlangsung (kecuali Thailand). Indonesia, memasuki masa orde baru dengan tingkat inflasi mencapai 650 persen di awal tahun 1966, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan melainkan perlu fokus untuk mewujudkan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi dahulu (Gischa, 2022). Berbeda dengan Malaysia yang meskipun secara GDP kala itu termasuk cukup baik, bahkan untuk wilayah Asia Selatan dan Timur menempati posisi kedua setelah Jepang, Malaysia tetap mengalami kemunduran aktifitas ekonomi karena ketergantungan dari kolonialisasi Inggris sebelumnya yang difokuskan pada kegiatan ekspor. Maka kemudian perbaikan dan membentuk koloni baru sangat perlu dilakukan oleh Malaysia (Dodd, 1969). Singapura menghadapi tantangan yang berbeda, setelah diusir dari Malaysia pada 1965 negara ini kemudian kehilangan pasar dan sumber daya. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam, jumlah penduduk yang sedikit, hingga pengangguran yang terus meningkat, mendorong Singapura perlu melakukan transisi industri dan pembukaan pasar baru untuk mewujudkan perbaikan stabilitas sosio-ekonomi di wilayahnya. Sejak  (Singapore Government, 2023). Termasuk kedua negara lainnya, yaitu Filipina dan Thailand yang membutuhkan pegangan bersama untuk perbaikan ekonomi pasca perang, dan stabilitas kondisi domestik di tengah perang dingin yang masih berlangsung.
Optimisme atas perbaikan ekonomi yang mampu diwujudkan bersama oleh negara-negara ASEAN tentu bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang dapat mendukung usaha tersebut salah satunya yaitu aspek geografis. Asia Tenggara terletak pada posisi strategis perdagangan atau jalur persimpangan (crossroads) sangat penting di dunia (Putri, 2022). Diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, berbatasan dengan benua Australia, jembatan perdagangan Asia Selatan dengan Asia Timur-Timur Tengah, hingga menempati Laut Cina Selatan, Sungai Mekong, dan Selat Malaka yang saat ini menjadi jalur penting ekonomi perairan (Taufani, 2023). Memperkuat catatan sejarah yang menunjukan Asia Tenggara sejak ratusan tahun lalu, merupakan kawasan perdagangan yang ramai dengan banyaknya pelabuhan besar yang berdiri sebagai tempat singgah pedagang dari berbagai wilayah. Ditambah dengan iklim tropis dengan potensi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk perdagangan global dan kebutuhan bahan baku industri (Septiadi, 2023). Kondisi ini kemudian menjadi potensi strategi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memperbaiki dan mengokohkan posisinya dalam perekonomian global dan perbaikan situasi ekonomi domestik.
Realisasi komitmen ASEAN dalam perbaikan ekonomi kemudian diwujudkan pertama kali melalui Agreement on ASEAN Prefential Trading Arrangements (PTA) yang ditandatangani di Manila, 1977. Kerja sama ini menjadi Langkah awal liberalisasi perdangan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada skema berikutnya berkembang menjadi Agreement on the Common Effective Prefential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) -- disahkan di KTT ke-5 ASEAN, 28 Januari 1992 --, yang memberikan implikasi atas pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif, termasuk perbaikan atas kebijakan dan fasilitas perdagangan dari negara anggota. AFTA dalam perkembangannya, tidak sekadar berfokus pada liberalisasi perdagangan barang melainkan merambat pada perdagangan jasa dan investasi. Tidak berhenti sampai di situ, pada KTT ke-9 Tahun 2003 dibentuk ASEAN Economic Community (AEC) yang ditujukan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai melalui pembebasan aliran barang, jasa, investasi, hingga tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal. Kemudian pada prosesnya, legitimasi atas komitmen ekonomi tersebut, menghasilkan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disahkan pada KTT ke-13 Tahun 2007. Cetak Biru ini digunakan sebagai peta kebijakan dalam usaha transformasi ASEAN menuju satu pasar tunggal dan basis produksi, serta kawasan kompetitif yang terintegrasi dengan ekonomi global. Melalui Cetak Biru AEC telah memberikan dukungan langsung bagi negara anggota untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara merata dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosio-ekonomi. Skema yang telah dibentuk ini kemudian menjadi landasan perkembangan kerja sama ekonomi kawasan Asia Tenggara, termasuk ASEAN dengan negara dan kawasan lainnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).
ASEAN hari ini, kemudian adalah hasil sikap optimisme kala itu. Memiliki nilai tawar yang baik dengan sumber daya dan letak geografis yang strategis serta komitmen yang dipegang dengan kuat, berhasil menghantarkan negara-negara anggota memperoleh capaian cukup baik secara domestik maupun kawasan. Dari data yang dikeluarkan oleh oec.world, menunjukan bahwa di tahun 2021 ASEAN berhasil memberikan kontribusi sebesar 1,73 triliun dollar AS. Kontribusi ini menempatkan ASEAN menguasai 20 persen nilai perdagangan ekspor global dari hasil aktifitas ekspor lingkup intra-ASEAN. Tentu bukan angka yang kecil, sumbangsih perdagangan antar negara anggota ASEAN kemudian memainkan peranan penting dan perlu untuk dijaga. Buah manis lainnya juga diperlihatkan dari laporan ASEAN Statistical Yearbook 2022, bahwa di 2019-2021, ASEAN menjadi kawasan dengan nilai perdagangan terbesar di antara mitra dagang kawasan lainnya. Angka capaian rata-rata nilai dagang intra-ASEAN mencapai 638 miliar dollar AS atau 21 persen dari total perdagangan antarkawasan di dunia. Peran ASEAN juga dapat dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke kawasan. Data dari databoks, menunjukan bahwa sepanjang 2021 terdapat total 174 dolar AS Foreign Direct Investment (FDI) diterima negara-negara di ASEAN, meningkat 42 persen dari tahun sebelumnya (Kominfo, 2023). Maka dengan demikian, masalah ekonomi yang awalnya menjadi salah satu latar belakang utama penyatuan negara kawasan Asia Tenggara, saat ini telah berbalik menjadi kabar baik yang memberikan kontribusi positif atas ekonomi tidak hanya bagi wilayahnya melainkan bagi perdagangan global.
Pendiri ASEAN memang bukan cenayang, melainkan potensi, proses, dan semangat pemersatu yang membawa ASEAN terus tumbuh dan menjadi Epicentrum of Growth.
oleh:
Muh. Ade Safri Salampessy (5201611016)
Riea Audina (5201611004)
