Kehidupan Masyarakat Pantura: Antara kekayaan alam dan mega proyek strategis nasional

               Sebagai rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara, masyarakat Pantura merasa semakin terpinggirkan. Pemerintah yang seharusnya hadir untuk melindungi hak-hak warganya, justru terlihat lebih berpihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek besar, tanpa memperhatikan nasib dan keberlanjutan hidup masyarakat kecil. Para petani dan nelayan merasa bahwa suara mereka tidak didengar,dan hak mereka untuk hidup layak terabaikan. Mereka merasa terisolasi dari proses pengambilan keputusan yang sangat penting bagi hidup mereka. Tuntutan untuk mempertahankan lahan dan keberlanjutan sektor agraris tidak dipertimbangkan dengan serius, meskipun sektor ini telah menjadi pilar utama perekonomian daerah selama bertahun-tahun.

            Ironisnya, dalam situasi ini, banyak kebijakan yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dan ekspansi industri, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang bagi kehidupan masyarakat. Pada masa Orde Baru, Indonesia dikenal sebagai negara dengan swasembada pangan terbesar. Namun kini, sektor pertanian dan perikanan, yang seharusnya menjadi prioritas utama, justru kurang mendapat perhatian. Ketersediaan pupuk subsidi yang semakin terbatas, tingginya harga bahan bakar untuk nelayan, serta rendahnya harga jual hasil pertanian dan perikanan menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat agraris.

Tuntutan Masyarakat Pantura: Pembangunan berkelanjutan dan adil

             Dalam menghadapi situasi yang semakin berat ini, masyarakat Pantura tidaklah diam. Kami bukanlah kelompok yang menentang pembangunan, tetapi kami mendambakan pembangunan yang berkeadilan, yang tidak mengorbankan hak-hak dasar kami sebagai warga negara. Kami menuntut agar pemerintah dapat melihat pembangunan sebagai suatu proses yang harus memperhatikan keberlanjutan hidup rakyat dan lingkungan sekitar, bukan semata-mata keuntungan ekonomi jangka pendek.

Kami menginginkan agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang ada. Kami ingin agar pemerintah mengutamakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor agraris, dengan memastikan bahwa petani dan nelayan memiliki akses yang lebih baik terhadap pupuk subsidi, alat pertanian, bahan bakar yang terjangkau, serta harga jual yang adil. Kami juga meminta agar lahan pertanian dan tambak nelayan tidak diserahkan begitu saja kepada perusahaan industri tanpa ada kompensasi yang layak dan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan kami.

Pembangunan yang kami inginkan adalah pembangunan yang berbasis pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Kami ingin memastikan bahwa kami, sebagai masyarakat agraris, dapat terus mempertahankan mata pencaharian kami, menjaga tanah kami, dan menjaga kelestarian alam yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Pembangunan harus memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pada mereka yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Kami berhak untuk hidup layak dan mendapatkan perlindungan dari negara. Jangan biarkan pembangunan menghancurkan kehidupan kami yang telah terjalin dengan alam selama ini.