Mohon tunggu...
syabighu syihab
syabighu syihab Mohon Tunggu... mahasiswa

saya merupakan mahasiswa yang insyaallah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik

Selanjutnya

Tutup

Politik

keracunan yang dialami para peserta didik akibat MBG

18 Oktober 2025   11:49 Diperbarui: 18 Oktober 2025   11:09 6
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

KERACUNAN YANG DIALAMI PARA PESERTA DIDIK AKIBAT MBG

 

 

LATAR BELAKANG

 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan angka kekurangan gizi anak indonesia, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memperbaiki status kesehatan anak-anak Indonesia. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kurikulum sekolah.  Namun, sejak awal pelaksanaannya pada tahun 2025, program MBG justru menimbulkan problem serius akibat kasus keracunan massal yang dialami oleh ribuan peserta didik di berbagai daerah.

 Menurut data yang dirilis oelh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan Oktober 2025, tercatat lebih dari 11.000 kasus keracunan akibat mengonsusmsi makanan MBG. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak, sdiikuti oleh Jawa Timur dan Sumatra Utara. Lonjakan kasusu ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas layanan publik yang diberikan oleh badan negara, khususnya dalam hal pengelolaan makan bergizi yang seharusnya aman dan layal konsumsi.

ARGUMEN UTAMA

  • Skala keracunan yang mengkhawatirkan
  • Keracunan massal yang dialami peserta didik bukanlah inseden kecil yang dapat dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Dalam waktu tidak ada satu minggu , tercatat lebih dari seribu kasus baru, menunjukan bahwa masalah ini bersifat sistematik. Korban keracunan tidak hanya berasal dari kalangan siswa saja akan tetepi, juga mencakup guru, balita, dan ibu hamil yang turut mengonsumsi makanan MBG. Skala keracunan ini menunjukan adanya kegagalam dalam sistem pengawasa dan kontrol kualitas makanan yang disediakan oleh dapur MBG. Padahal, makanan yang dikonsumsi oleh peserta didik itu seharusnya melalui proses seleksi, pengolahan dan distribusi yang ketat sesuai dengan standar keamanan pangan nasional.
  • Kesalahan Layanan oleh Badan Negara
  • Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan bahwa keracunan yang dialami peserta didik merupakan bentuk nyata dari kesalahan layanan oleh badan negara. Dapur MBG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan ini merupakan bagian dari struktur negara yang seharusnya tunduk pada prinsip dapat dipercaya dan jelas. Ketika dapur-dapur ini gagal menyediakan makanan yang aman, maka negara harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan. Kesalahan layanan ini bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik peserta didik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan gangguan proses belajar. Negara, melalui kementrian terkait, wajib memberikan kompensasi, pemuliahan kesehatan, dan jaminan bahwa insiden serupa tidak akan terulang.
  • Tantangan besar
  • Kalau dipikir secara logika program MBG ini merupakan program dari terpilihnya Presiden Republik Indonesia atas kepilihnya Prabowo dan Gibran, yang menjadi salah satu janjinya "Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye," ujar Presiden Prabowo. Salah satu tantangan besar dalam program ini Adalah skala produksinya yang sangat besar apalagi menyediakan ribuan paket makanan membutuhkan manajemen ketat dalam setiap harinya, kalua tiga ribu paket makanan Hrus disiapkan, bahkan malah lebih se Indonesia ini bukan lagi menjadi urusan untuk memasaknya tetapi, lebih ke dari manakah uang yang membiayai semua itu.  
  • Minimnya Pengawasan
  • Salah satu akar masalah dari keracunan massal ini adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap dapur MBG. Banyak dapur yang tidak memiliki sertifikat resmi, serta tidak diawasi secara berkala oleh lembaga independen. JPPI mendesak agar seluruh dapur MBG ditutup sementara.
  • Bakteri Salmonella dan Bacillus cereus
  • Keracunan ini yang diselidiki oelh peneliti
  • Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu adayanya bakteri pembusuk dalam kandungan makanan, yakni Salmonella dan Bacillus cereus yang berasal dari komponen karbohidrat dalam makanan.  Menurut hasil penelitian penyebab adanya bakteri muncul karena adanya fermentasi yang disebabkan adanya rentang waktu penyiapan hingga penyajian makanan yang terlalu lama, hingga bakteri berkembang biak.
  • Krisis Tanggung Jawab Publik
  • Koordinator JPPI menyebut insiden ini sebagai krisis tanggung jawab publik. Negara seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak anak indonesia, bukan malah menjadikan sumber resiko kesehatan. Ketika negara gagal menjalankan fungsi pelayanan dasar, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin berkurang bahkan zaman sekarang yang serba modern menjadikan informasi apapun menjadi cepat tersebar dan banyak kritik ke pemerintahan. Krisi ini juga menunjukkan bahwa yang baik tidak cukup jika tidak diiringi dengan pelaksanaan yang profesional dan tanggung jawab. Program MBG yang pada dasarnya bertujuan mulia justru malah menjadi bumerang karena pelaksanaannya yang ceroboh dan tidak terstruktur.

SOLUSI 

  • Langkah Presiden RI Prabowo Subianto
  • Beliau langssung menemui Kepala Badan Makan Bergizi Gratis untuk membahas bagaimana tindak lanjut permasalahan yang sedang terjadi ini, yang dimana bapak Prabowo menyampaikan satu poin yaitu himbauan agar seluruh kasus keracunan untuk diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga mengintruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah agar ditutup sementara agar kondisi saat ini membaik.
  • Pemerintah tanggung seluruh biaya korban
  • Wakil kepala BGN S Deyang, memastikan seturuh biaya perawatan korbar keracunan MBG yang akan ditanggung pemerintah. Dikarenakan banyaknya kasus di beberapa daerah ini sangatlah memarak dan banyak sekali yang dirawat di rumah sakit.  

KESIMPULAN

  • Keracunan massal yang dialamu siswa akibat makanan MBG merupakan cerminan dari kegagalan sistematik dalam layanan public oleh badan negara. Program yang seharusnya memberikan manfaaat justru menimbulkan kerugian besar bagi kesehatan dan pendidijan anak-anak Indonesia. Negara harus bertanggung jawab penuh atas inseden ini, baik  secara hukum maupun moral.
  •  Langkah-langkah yang harus segera diambil meliputi penutupan sementara dapur MBG, pemberian pertanggung jawaban kepada korban, dan mengatur kembali secara teratur ketat dan penuh dengan struktur agar masyarakat menjadi percaya bahwa program MBG menjadi solusi, bukan malah mencadi perkara permasalahan di Indonesia.
  •  
  •  
  • DAFTAR PUSTAKA

  • Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2025). Data Korban Keracunan MBG Nasional.
  • Tribun Jabar. (2025). Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Kasus Keracunan MBG Terbanyak.
  • JPNN. (2025). FSGI Kritik Tajam Soal Banyak Siswa Keracunan Akibat Program MBG.
  •  CNN Indonesia. (2025, 30 September). Update terbaru soal penanganan korban keracunan MBG.
  •  Detikcom. (2025). Ini hasil investigasi awal penyebab keracunan massal MBG di Jabar.
  •  Presiden Republik Indonesia. (2025). Presiden Prabowo: Program makan bergizi gratis adalah investasi untuk masa depan bangsa.
  •  Badan Gizi Nasional. (2025). Integrasi edukasi gizi dalam kurikulum: Langkah strategis menuju generasi sehat.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun