Rapor 1 Tahun Prabowo - Gibran: Presidensialisme Koalisional Yang Belum Efektif

Kedelapan, presiden mampu mengarahkan aparat sipil dan militer negara yang profesional dan efisien dalam melaksanakan kebijakan publik. Kesembilan, presiden memimpin penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan dan akuntabel secara politik dan hukum.

Belum efektif

Secara objektif, kita sebenarnya bisa melihat ada sejumlah daftar periksa dari kesembilan syarat di atas yang belum berhasil dipenuhi pemerintah. Poin pertama sampai ketiga sudah dipenuhi, sementara sisanya belum.

Sebagai contoh, kabinet yang terlalu gemuk justru tampak tidak efektif sehingga presiden harus beberapa kali merombak kabinet dalam waktu setahun (poin 4). Selain itu, pemerintah harusnya juga menunjuk pejabat setara direktur dan dirjen, bukan hanya menteri, demi memastikan setiap kementerian solid dan seirama secara vertikal komando dalam bertindak (poin 5).

Kemudian, pemerintahan tidak punya oposisi sebagai mitra kritis yang memberikan masukan konstruktif bagi segala kebijakan. Akibatnya, pemerintah berpotensi bekerja dalam gelembung dan merasa segala sesuatu sudah baik-baik saja (poin 6). 

Kritik dari organisasi sipil, swasta, maupun media juga belum sering direspon dengan memadai, yang ditunjukkan dengan kurangnya meaningful participation dalam perumusan sejumlah UU atau pembuatan kebijakan (poin 7).

Tambahan lagi, pasca kerusuhan akhir Agustus 2025, pemerintah masih belum menunjukkan akselerasi memadai bagi reformasi institusi kepolisian maupun militer. Reformasi birokrasi juga masih belum menggembirakan, yang terbukti dari masih ditemukannya sejumlah kasus korupsi seperti yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja seiring tertangkapnya Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK beberapa waktu lalu. 

Kemandekan daya akseleratif reformasi kelembagaan ini tentu menjauhkan diri pemerintah dari ikhtiar pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (poin 8 dan 9).

Dengan kata lain, jalannya satu tahun pemerintahan Prabowo - Gibran bisa diringkaskan secara teori politik dengan satu kalimat: presidensialisme koalisional yang belum efektif.

Ini tidak menafikan prestasi pemerintahan Prabowo yang lain, seperti diplomasi luar negeri dan politik internasional yang lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian dunia, seperti dalam upaya penyelesaian konflik Gaza. Namun perlu diingat bahwa ikut mewujudkan perdamaian dunia hanyalah salah satu dari empat tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945. Kita masih punya tiga tujuan lain: melindungi segenap tanah air dan tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perjalanan pemerintahan selama empat tahun ke depan harus mulai menggarap secara lebih serius pencapaian ketiga tujuan nasional tersebut. Semoga!