Reshuffle Menteri, Momen Merampingkan Koalisi

Menurut Paul M. Johnson (Kamus Ekonomi Politik, terjemahan, Teraju, 2003), kartelisasi politik bisa didefinisikan sebagai "suatu organisasi yang dibuat oleh sekelompok partai dengan tujuan melanjutkan dan berbagi keuntungan monopoli atas berbagai sumber daya, seperti sumber daya ekonomi, politik, dan lain sebagainya."  Artinya, kartel politik hanya berujung pada praktik negatif bagi-bagi kekuasaan tanpa menguntungkan rakyat.

Kartelisasi politik juga merupakan bahaya nyata bagi demokrasi karena membuat tidak adanya persaingan partai secara sehat. Padahal, persaingan sehat dapat mencegah parpol mengeksploitasi berbagai sumber daya negara secara beramai-ramai. Atau, meminjam terminologi Mancur Olson (dalam I. Wibowo, Negara dan Bandit Demokrasi, Penerbit Buku Kompas, 2011), persaingan sehat antarpartai akan mencegah munculnya "bandit pengembara" politik (roving bandits) yang kerjanya menjarah habis kekayaan di satu sektor untuk kemudian secara rakus menjarah sektor-sektor lainnya.

Bahaya lainnya, kartelisasi politik akan menumpulkan kekuatan oposisi politik yang dibutuhkan sebagai mekanisme niscaya dalam demokrasi: checks and balances (saling memeriksa dan menyeimbangkan). Akibatnya, pemerintah bisa terlena dan tergoda untuk otoriter berbuat semena-mena karena tidak ada lagi kekuatan yang efektif untuk mengingatkan pemerintah saat melakukan praktik di luar jalur demokrasi. 

Dengan kata lain, Presiden Prabowo bisa memanfaatkan momentum reshuffle untuk menyeleksi partai peserta koalisi yang memang kadernya tidak berkinerja baik. Hal ini akan merampingkan koalisi, membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien bekerja, sekaligus menyehatkan iklim demokrasi. Semoga