Fenomena sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia bukan sekadar masalah ekonomi. Di balik angka pengangguran yang terus menghantui generasi produktif, muncul dampak sosial yang mulai mengkhawatirkan: meningkatnya kasus perceraian.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada awal 2025 berada di angka 5,45%, setara dengan lebih dari 7 juta jiwa. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) melaporkan adanya tren kenaikan angka perceraian dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar dengan alasan ekonomi.
Pengangguran dan Perceraian: Ada Hubungannya?
Pakar sosiologi dari Universitas Indonesia, Dr. Rizky Amalia, menyebut bahwa korelasi antara tekanan ekonomi dan retaknya rumah tangga semakin kuat dari tahun ke tahun.
"Sulitnya loker atau lowongan kerja membuat banyak kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ini bukan hanya persoalan uang, tapi soal harga diri dan stabilitas emosional. Tekanan yang berkepanjangan bisa memicu konflik rumah tangga," jelas Rizky saat dihubungi detikcom, Jumat (5/7/2025).
Menurutnya, pasangan yang sebelumnya harmonis pun bisa goyah ketika kebutuhan sehari-hari tak tercukupi. Terlebih, di tengah era media sosial, tekanan sosial pun ikut memperparah beban psikologis pasangan yang menganggur atau berpenghasilan rendah.
Dampak Langsung pada Rumah Tangga Muda
Di lapangan, kenyataan ini tercermin jelas. Seperti dialami oleh Dini (27), seorang ibu muda asal Bekasi yang mengajukan gugatan cerai awal tahun ini setelah suaminya kehilangan pekerjaan selama lebih dari 14 bulan.
"Awalnya saya tahan, tapi lama-lama makin berat. Bukan cuma soal uang makan, tapi kami jadi sering bertengkar. Dia jadi cepat emosi, saya pun frustrasi. Akhirnya saya pilih pisah, demi anak juga," ungkapnya kepada detikcom.
Cerita Dini bukan satu-satunya. Data dari Badilag menunjukkan bahwa 66% kasus perceraian di 2024 dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, dengan mayoritas pelakunya adalah pasangan usia muda di bawah 35 tahun.
Efek Domino dari Dunia Kerja yang Lesu
Kondisi pasar kerja yang stagnan turut memperbesar ketimpangan sosial. Banyak lulusan baru terpaksa menerima pekerjaan di bawah kualifikasi, atau malah tidak bekerja sama sekali. Fenomena "overqualified underemployed" ini menjadi bom waktu dalam konteks kestabilan rumah tangga.
Ekonom senior Indef, Nailul Huda, menilai bahwa problem ini tidak bisa dipandang sebagai isu ekonomi semata.
"Ketika produktivitas individu terganggu oleh tidak adanya lapangan kerja, maka daya tahan sosial dan mental mereka juga ikut tergerus. Ini efek domino yang seharusnya disikapi dengan kebijakan lintas sektor," ujarnya.
Langkah Apa yang Bisa Diambil?
Pemerintah sebenarnya telah menggulirkan berbagai program pelatihan dan insentif ketenagakerjaan, termasuk kartu prakerja dan stimulus UMKM. Namun, dampaknya dinilai belum merata dan menyentuh akar masalah.
Sementara itu, LSM dan lembaga pemberdayaan keluarga mulai menyerukan pentingnya layanan konseling pranikah dan pasca-nikah yang lebih kuat, agar pasangan muda punya bekal menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks.
Kesimpulan:
Pengangguran tidak lagi sekadar urusan neraca ekonomi, tetapi sudah menyentuh jantung masyarakat: keluarga. Jika tak ada terobosan nyata dalam membuka lapangan kerja berkualitas, bukan tak mungkin krisis rumah tangga akan menjadi krisis sosial yang lebih besar di masa depan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
