Bagaimana mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif mendukung BUMDes?
- Pemerintah desa harus lebih terlibat dalam pengawasan dan fasilitasi proses legalisasi BUMDes.
- Perlu ada bimbingan teknis bagi aparatur desa agar mereka paham pentingnya badan hukum bagi BUMDes.
IV. Kesimpulan dan Penutup
1. Kesimpulan:
- Proses badan hukum BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam verifikasi dan legalitas usaha.
- BUMDes yang telah berbadan hukum memiliki lebih banyak peluang bisnis dan akses pembiayaan.
- Diperlukan percepatan sistem digitalisasi layanan pendaftaran badan hukum agar tidak menghambat pertumbuhan BUMDes.
- Kolaborasi antara Kemendesa, pemerintah daerah, dan Forum BUMDes sangat penting untuk memastikan seluruh BUMDes dapat memperoleh status badan hukum secara efektif.
2. Penutup:
Moderator Panudi menutup sesi dengan apresiasi kepada narasumber dan peserta. Ia berharap diskusi ini dapat menjadi dorongan bagi BUMDes di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan proses legalisasi mereka.
Diharapkan dalam diskusi mendatang, akan ada pembaruan lebih lanjut mengenai perbaikan sistem pendaftaran badan hukum dan percepatan regulasi dari pemerintah.
Dokumentasi:Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
