Harapan besar mengiringi terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet baru Indonesia. Banyak umat menaruh optimisme bahwa dengan kementerian khusus ini, tata kelola ibadah haji akan semakin profesional, efisien, dan berpihak pada jamaah. Namun sejauh ini, diskusi publik dan rencana kebijakan yang muncul masih terfokus pada penyelenggaraan haji, padahal potensi transformasi terbesar justru terletak pada umrah.
Ibadah umrah kini dijalankan oleh lebih dari 1,4 juta jamaah Indonesia setiap tahun - tujuh kali lipat lebih banyak dibanding haji - tetapi masih berlangsung secara terpisah-pisah antar travel, tanpa sistem kolektif yang terkoordinasi secara nasional.
Jika visi besar pemerintah adalah membangun ekosistem haji dan umrah yang kuat dan berdaulat, maka penataan tata kelola umrah seharusnya menjadi perhatian utama sejak awal.
Mengapa Umroh Harus di Kelola Seperti Haji?
Ibadah haji memiliki sistem kloter nasional yang tertata, terjadwal, dan terkoordinasi secara negara, sementara ibadah umrah yang justru jumlah jamaahnya 7 kali lebih besar dan berlangsung sepanjang tahun masih berjalan secara fragmentaris, tersebar antar travel, tanpa arah kolektif yang efisien
Inilah yang menjadi pintu masuk lahirnya gagasan:
"Umrah Kloter Nasional: Melangkah Bersama, Nyaman, dan Terjangkau."
Pengantar Gagasan
Di tengah semangat baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi nasional, kemandirian, dan keberpihakan terhadap rakyat, kami terdorong untuk menghadirkan sebuah solusi konkret dalam sektor pelayanan ibadah, yaitu penataan penyelenggaraan umrah nasional yang lebih efisien dan terstruktur, tanpa menghilangkan peran travel.
Inspirasi awalnya muncul dari pernyataan Presiden Prabowo mengenai pentingnya menurunkan biaya penyelenggaraan haji. Namun kita menyadari bahwa ruang efisiensi dalam haji sangat terbatas. Salah satu kendalanya adalah skema penerbangan charter yang bersifat satu arah (one-off) di mana pesawat hanya mengantar jamaah pergi atau pulang, lalu kembali kosong atau dengan load factor rendah. Sebaliknya, penyelenggaraan umrah memiliki fleksibilitas dan frekuensi yang tinggi sepanjang tahun. Di sinilah peluang efisiensi besar terbuka lebar jika keberangkatan jamaah dikelola dalam skema kloter nasional yang terstruktur dan berkesinambungan.
I. Latar Belakang
Indonesia adalah pengirim jamaah umrah terbesar di dunia, dengan total lebih dari 1,4 juta jamaah pada tahun 2024, dan diperkirakan akan terus meningkat. Namun sayangnya, jumlah besar ini belum dikelola secara kolektif untuk menghasilkan skala ekonomi, efisiensi, maupun keberlanjutan sistem.
Penyelenggaraan umrah saat ini masih bersifat individual travel agent, dengan sistem yang tersebar, terfragmentasi, dan berbiaya tinggi. Travel agent bekerja sendiri-sendiri dalam mengatur jadwal, seat pesawat, akomodasi, hingga logistik. Akibatnya, tidak ada skema efisiensi lintas pelaku yang bisa dijalankan secara optimal.
II. Solusi: Skema Umrah Kloter Nasional
Kami menawarkan sebuah skema "Umrah Kloter Nasional", yakni sistem konsolidasi keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah lintas travel dalam jadwal nasional yang rapi dan terstruktur.
Karakteristik Utama Skema:
- Negara hadir sebagai pengatur sistem (enabler), bukan penyelenggara langsung.
- Jamaah dari berbagai travel digabungkan ke dalam kloter bersama, diberangkatkan dan dipulangkan secara kolektif.
- Pesawat charter digunakan secara efisien, berangkat membawa jamaah, lalu kembali membawa pulang kloter sebelumnya, hal ini menciptakan rotasi dua arah dengan load factor tinggi.
- Maskapai nasional akan mendapatkan kepastian pasar, utilisasi armada yang optimal, dan daya saing yang lebih kuat.
- Travel agent tetap menjalankan perannya, tidak digantikan, tetapi didukung sistem.
III. Peran Pemerintah: Orkestrator Efisiensi Nasional
Skema ini membutuhkan dukungan dan arah dari tiga lembaga strategis:
- Kementerian Haji & Umroh
Menyusun sistem kloter, pemetaan jamaah, sistem informasi nasional, dan evaluasi penyelenggaraan. - BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)
Mengoptimalkan pemanfaatan aset layanan ibadah (hotel, katering, transportasi) yang dimiliki atau dikuasai di Arab Saudi agar digunakan secara berkelanjutan, tidak musiman. - Danantara
Mendorong sinergi maskapai nasional agar mampu menangkap peluang efisiensi ini dan menjaga kemandirian penerbangan umrah nasional.
