Negara kita patut bangga sejak dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia terus mengalami kemajuan. Salah satunya dalam bidang Ekonomi, rakyat Indonesia tidak lagi mengalami kelaparan seperti pada zaman penjajahan oleh kolonial belanda, tidak seperti negara Timur Tengah yang hingga saat ini masih merasakan pertumpahan darah.
Sebenarnya cita-cita kedaulatan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu wasiat yang termaktub dalam Trisakti Bung Karno, Presiden pertama Indonesia.
Dalam konteks berdikari di Bidang Ekonomi, Bung Karno megutarakan bahwa bangsa Indonesia harus bersandar pada kekuatan, dana, tenaga yang memang sudah dimiliki dan sudah ditangan kita yang digunakan semaksimalnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam rancangan pembangunan ekonomi yang termanifestasi dalam Deklarasi Ekonomi (Dekon), Bung Karno menempatkan kedudukan rakyat sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi dalam pembangunan. Dalam Dekon Bung Karno mengatakan "dalam melaksanakan revolusi di bidang sosial dan ekonomi selanjutnya, maka-sesuai dengan hukum revolusi- kita harus mempergunakan sepenuhnya semua alat revolusi yang sudah kita miliki itu, dengan selalu melandaskan perjuangan kita pada potensi dan kekuatan rakyat".
Penegasan Bung Karno ini merupakan sebuah bentuk sikap dan pengejawantahan dari konsepsi politik berdikari, meletakkan potensi dan kekuatan rakyat Indonesia didalam menjalankan perencanaan pembangunan dan perekonomian.
Berbicara mengenai kemandirian dalam bidang ekonomi, pasca kemerdekaan, Indonesia harus membangun ekonomi ditengah usaha para negara imperaliasme menjajah kembali Indonesia. Perang dan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah terus terjadi tanpa henti hingga Dekrit Presiden 1959. Pada awal tahun 1950-an, pendirian negara dibatasi pada beberapa sektor vital yang sesuai Hattaconomic, namun pendirian perusahaan negara masih tidak efektif karena adanya gangguan/guncangan keamanan dan politik. Dan diakhir tahun 1957, pemerintah mulai melakukan nasionalisasi hampir semua sektor yang  sesuai dengan konsepsi Soekarno.
Adapaun tujuan mendirikan perusahaan negara dan nasioanalisasi menurut Bung Karno adalah untuk mendorong perekonomian nasional, terutama perusahaan negara yang bergerak dalam bidang infrastruktur. Sederatan perusahaan Belanda dinasionalisasi seperti PT Kereta Api atau Djawatan Kerera Api (UU 71/1957), PT Pos (Djawatan Pos), PT Garuda Indonesia Airways, dan diakhir pemerintah Soekarno sempat mendirikan Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi. Namun, sebagian perusahaan yang dinasionalisasi oleh Pemerintahan Soekarno banyak merugikan negara karena Belanda sudah terlebih dahulu mengalihkan aset perusahaannya ke Belanda. Namun demikian, perusahaan vital dan strategis pada akhirnya menjadi jati diri bangsa yang emudian disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keberadaan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan UUD 1945, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi.Keterlibatan Negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UU itu, yang menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara" (ayat 2)."Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" (ayat 3).
Salah satu perwujudan dari pasal tersebut adalah bahwa Negara melalui satuan atau unit-unit usahanya yaitu BUMN, melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian.
Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki sejarah panjang dan berperan penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Semen Indonesia tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur namun juga menyumbang pendapatan negara lewat keuntungan usahanya.
PT Semen Indonesia dulu bernama Semen Gresik yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir Soekarno. Wajah Bung Karno tampak sumringah saat meresmikan pabrik semen di Gresik, Jawa Timur, pada 7 Agustus 1957. Semen bukan sekedar soal industri, tetapi juga tiang pancang untuk cita-cita besar Bung Karno: ekonomi berdikari.
