Pemerintah Mesti Tunjukkan Keseriusannya Tegakkan Hukum

Bismillah,

Penulis bukan ahli hukum tetapi banyak punya teman  ahli hukum dan praktisi hukum. Penulis menyaksikan kejanggalan dalam proses penanganan kasus pelanggaran hukum berupa pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 km di laut utara kabupaten Tanggerang. Apa yang janggal? Mari kita diskusikan di sini.

Pelanggaran

Indonesia adalah negara hukum. Maka pelanggaran hukum harus diproses secara hukum. Seluruh yang melanggar harus ditangkap untuk diadili. Tidak cukup hanya dimaafkan. Kenapa? Karena mensertifikatkan laut merupakan  pelanggaran pidana. Masak pelanggaran pidana tidak diadili. Lembaga negara mana yang mesti menyelesaikan pelanggaran hukum itu? Kepolisian, kejaksaan dan KPK merupakan lembaga pengadilan yang mesti menegakkan hukum di republik ini. Jika tidak, maka kita akan dicatat dunia sebagai negara yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima.

Prosedur, Materi dan budaya

Penegakkan hukum di negara kita masih jauh tertinggal dari negara kebanyakan negara di dunia. Pada hal kita negara punya landasan hukum yang sangat sangat bagus. Apa itu? Itu adalah panca sila. Kita mempercayai ada Tuhan pencipta alam semesta.. Tuhan YME itu adalah Allah. Allah punya alquran. Alquran memerintakan untuk berbuat adil. Tiap jumaat khotib membacakan khotbahnya bahwa Allah memerintahkan kita berbuat adil.

Tetapi kenapa kita seperti tidak bertuhan? Kenapa kita tidak menjadikan hukum sebagai panglima? Mengapa hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Tidak takutkah kita dengan tuhan yang menciptakan kita? Siapkah kita menghadapi pengadilan tuhan pada saat pengadilan  di akhirat kelak?

Pagar laut

Pagar laut adalah kejahatan kemanusiaan yang paling bedar sejak negara kita merdeka. Mengapa? Karena belum ada selama 79 tahun ini dilakukan pemagaran laut, lalu disertifikatkan oleh kementerian Agria. Masyarakat melayan tidak bisa melaut. Mereka terhalang melaut. Pada hal laut mesti bebas siapa saja berlayar dan mencari nafkah untuk keluarga.

Masih berharap

Rakyat masih berharap kepada pemerintahan presiden Prabowo untuk menegakkan hukum sebenar-bemarnya. Kasus pagar kaut ini tidak bisa hanya dicabut saja. Harus ada yang diadili. Ini ujian Kapolri beserta jajarannya sampai ke bawah untuk memproses siapa saja yang bersalah. Kalau tidak maka Kapolri dan jajarannya akan dicatat sebagai aparat negara tetapi tidak menegakkan keadilan di bumi yang ada Pancasila. Sejarah akan mencatat siapa Kapolri di mana pelanggaran undang-undang dasar dan Undang-undang NKRI yang membiarkan pelanggarnya bebas tanpa tersentuh hukum. 

Semoga pemerintah tak mau dicatat pelanggar hukum saat mereka memerintah.