Temuan Lapangan tentang Manajemen Kesehatan di Era OTDA

Suatu penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pemberi pelayanan kesehatan, serta data sekunder. 

Temuan penelitian itu menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi kesehatan di era otonomi daerah dilakukan melalui : 

Pertama,  aspek kelembagaan dan kesiapan sumberdaya manusia. Dalam aspek ini, meskipun sejumlah pemerintah daerah sudah berusaha untuk mengembangkan kelembagaan dan sumberdaya manusia sebagai respon atas tuntutan desentralisasi kesehatan, namun kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga. Dominannya eksekutif dalam menyusun peraturan daerah di bidang kesehatan menyebabkan adanya bias kepentingan eksekutif. Di samping itu, lemahnya kontrol lembaga legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan masih terbatasnya tenaga kesehatan masyarakat yang sebenarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Kedua, dari aspek pembiayaan kesehatant diketahui bahwa komitmen sejumlah  Pemerintah Daerah  dalam pembangunan kesehatan ternyata masih lemah. Besaran alokasi APBD untuk sektor kesehatan  tidak berubah antara sebelum dan setelah otonomi daerah. Meskipun di Sumsel ada daerah yang besaran alokasi APBD lebih besar dibanding sebelum otonomi daerah, tetapi kebanyakan masih relatif rendah.

Bahkan pada era otonomi daerah alokasi untuk sektor kesehatan justru mengalami penurunan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sektor kesehatan justru dijadikan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan PAD. 

Ketiga, aspek pelayanan kesehatan, dalam aspek ini dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan pihak swasta sudah menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih juga ditemukan beberapa indikator yang masih belum mengalami perbaikan. Aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sementara ini dapat dilakukan melalui program dari pemerintah pusat JPK-Gakin. 

Meskipun demikian, cakupannya masih belum merata ke seluruh warga masyarakat miskin. Program ini dirasakan belum mampu memberdayakan masyarakat untuk sehat secara mandiri, dan yang terjadi justru meningkatkan ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

Kejadian stunting dan gizi buruk dan penyakit menular lainnya masih mendominasi permasalahan kesehatan di sejumlah daerah dalam wilayah provinsi Sumatera Selatam pada era otonomi daerah.

Alokasi dana puskesmas menurun

to be continued

Dari berbagai sumber.