Jalan rintisan Cipta Karya PU, baru dimulai dua tahun lalu, dengan cara mengiris bukit-bukit dan hutan. Jika musim hujan, dengan kontur tanah liat, jalan darat justeru jadi neraka tersendiri, apalagi banyak sungai-sungai kecil memintas jalan. Kalau musim kemarau? Permukaan tanah jadi tantangan tersendiri.
Rumah bedeng Yanto, tepat di atas tikungan Riam Pelanduk, pangkalan paling berbahaya di sepanjang Sei Sekayam. Dinamakan Riam Pelanduk, karena hanya mereka yang punya akal pelanduk, alias kancil, bisa lolos selamat dari ancamannya. Sudah banyak sampan hancur dan orang tewas tenggelam di situ.
Desa Suruh Tembawang adalah batas atas dari dusun-dusun di bawah menuju Entikong, sementara di atas Riam Pelanduk, adalah dusun-dusun paling pinggir, di atas perbukitan, berbatas langsung dengan Malaysia.
Saya tidak tahu, apa pandangan Yanto mengenai para pembakar hutan saat ini. Saya bertemu dengannya dua tahun lampau. Tapi kabar yang saya terima, nasib orang seperti Yanto ini tergeser, oleh para peladang besar.
Kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia, tahun ini sungguh luar biasa. Kita semua tahu, tak ada yang lebih baik daripada bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Secepatnya. Setepatnya. Korban manusia telah berjatuhan.
Tak ada kata lain. Bagi yang bisa membantu, tentu yang terbaik adalah membantu. Bukan merecokinya, apalagi mengancam-ancam. Aturan ditegakkan, yang salah dihukum. Meski kita tahu, tak semudah menulis kata-kata seperti ini.
Apalagi hanya sekedar menulis sembari duduk dan ngopi (ngopi-paste pula).
Tetapi memang, manusia seperti saya tak banyak bisa membantu, meski hanya dalam pemikiran. Jika pun saya membantu doa, pun, bisa jadi mengundang kenyinyiran. Negara ini sudah terlalu blangsak. Sampai Wakil Ketua DPRD Riau dari Demokrat, mengancam akan keluar dari NKRI, karena pemerintah pusat dianggap tidak becus. “Kalau nggak sanggup, ya sudah, lempar handuk, serahkan pada kami,” ujar wakil rakyat itu.
Kita tahu ada keserakahan manusia di hutan-hutan Indonesia, dalam mengeksploitasi lahan. Ada kelemahan system dan mekanisme hukum dalam pengaturan itu semua. Tetapi tentu itu penyelesaian kedua, setelah kebakaran hutan dibasmi habis (siapapun penyebab dan yang bertanggungjawab). Secara hukum tak perlu dijadikan ‘bencana nasional’, bukan karena tiadanya perhatian, tetapi karena implikasinya justru membebaskan tanggungjawab para perusaknya dalam skala massif. Hanya tentu penanganan harus berlevel nasional.
Soal pengelolaan hutan, untuk pembudidayaan lahan menjadi produktif, sebetulnya baik-baik saja, sepanjang pengawasannya berjalan. Tetapi mentalitas korup para birokrat dan pemangku aturan, juga keserakahan manusia, membuat aturan yang tujuannya mengatur jadi merusak.
Tapi tak harus sebegitunya seperti Wakil Ketua DPRD Riau itu, meski juga tak perlu menyalahkan ancaman itu. Walaupun, kalau misalnya lebih sanggup, dan lebih bisa mengatasi, mengapa menunggu orang lempar handuk, dan artinya membiarkan korban berguguran? Apakah jika sudah keluar dari NKRI, asap langsung lenyap? Bagaimana kalau sama saja?
