Satgas jangan pilih bulu, hanya berani pada “maling’ atau “pencuri BBM’ kelas teri.
Catatan keras lainnya, jangan sampai satgas memberantas mafia migas, namun menciptakan jejaringan mafia migas lainnya.
Akhirnya, negara tak boleh kalah dari mafia yang sudah masuk dalam sistem ekonomi politik Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK mesti selektif dalam rekruitmen anggota Satgas Anti-Mafia Migas. Termasuk juga pada anggota Kabinet.
Kita semua penting mengingatkan Jokowi dan JK, bahkan sejak awal, bahwa dalam pembentukan baik Satgas Anti Mafia Migas dan kabinet ke depan—terutama untuk ESDM dan jajaran menteri di bawah koordinasi Menko Perekonomian—jangan  merekrut nama-nama yang selama ini beredar luas di publik sebagai boneka mafia migas (dan tambang), maupun jaringan sindikasinya di level hulu.
Orang-orang yang pernah menjabat menteri ESDM, BP Migas, BPH Migas, SKK Migas dan BUMN yang mengurusi ESDM selama ini, sebaiknya tak usah dilibatkan dalam agenda penataan dan reformasi sektor ESDM.
Akhirnya, Jokowi-JK mesti sama-sama terus kita diingatkan sedari awal. Karena soal mafia migas dan reformasi tata kelola dan tata niaga migas yang mengabdi untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini, bukanlah masalah baru. Hanya butuh kesungguhan dan keberanian Presiden memimpin skema pemberantasannya. Secara berani dan sungguh-sungguh!
Jakarta, 20 September 2014
Link:
http://utama.seruu.com/read/2014/09/20/228761/berantas-mafia-migas-dan-kedaulatan-energi
