Rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dengan rivalnya dalam Pilpres 2019 di Stasiun MRT Lebak Bulus bukanlah aksi simbolik semata. Tindakan keduanya untuk segera mengakhiri pertikaian selama dua kali pemilihan presiden ternyata bisa memadamkan gejolak politik yang berbasis pada polarisasi dukungan keduanya.
Baca juga:
Membangun Rekonsiliasi di Tengah Perbedaan Pilihan Politik
Rekonsiliasi tersebut tidak gratis memang, karena setelah itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut langsung diboyong Jokowi sebagai anggota kabinetnya di Kementerian Pertahanan. Sebagai imbalan untuk rekonsiliasi tersebut juga, Presiden Jokowi menambahkan satu pos kementerian lagi, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk partainya Prabowo.
Tujuan Jokowi mengajak Prabowo untuk menjadi bagian dari pemerintahannya saat itu sangat strategis dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Ancaman terhadap pemerintahannya yang paling rawan berasal dari pendukung Prabowo. Makanya, untuk mengendalikan gangguan terhadap kepemimpinannya kelak, Jokowi harus mengambil langkah-langkah rekonsiliasi dengan mengakomodasi Prabowo ke dalam pemerintahannya.
Hasilnya, selama 5 tahun memimpin, program pembangunan berhasil dilaksanakan dengan lancar dan tuntas. Prestasi Jokowi dalam membangun infrastruktur telah menghadirkan konektivitas antar wilayah yang semakin cepat dan lancar. Pertumbuhan ekonomi terjadi relatif stabil di tengah ancaman resesi dunia. Semua keberhasilan tersebut bisa dicapai oleh Jokowi karena kuncinya adalah rekonsiliasi.
Depok, 27 Maret 2024
