Era sebelum Gubernur DKI dipimpin oleh Jokowi dan beralih ke Ahok, dapat dipastikan sebahagian besar warga DKI pernah dihinggapi rasa kesal, jengkel dan marah namun tidak dapat berbuat banyak manakala berusan dengan RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai dengan dinas-dinas dilingkungan DKI Jakarta, berbagai pungutan selalu menjadi hal ter-indah dalam benak PNS DKI Jakarta kala itu.
Bertahun-tahun warga DKI Jakarta menjadi obyek pemerasan dan sumber pendapatan diluar gaji resmi yang telah dibayarkan setiap bulannya dari kewajiban pajak warga DKI Jakarta. Yang lebih mengherankan kegiatan pungutan liar dan pemerasan ini bertahun-tahun dilegalkan dan tanpa pemberantasan dan tumbuh subur dilingkungan Pemda DKI sebelumnya.
Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Kuasa pun gerah melihat kelakuan PNS DKI, melalui tangan warga DKI Jakarta, Tuhan hadirkan Jokowi dan Ahok untuk menghapus kegerahannya. Jokowi meletakkan fondasi perubahan paradigma berpikir, kualitas mental dan kualitas berperilaku dan bertindak PNS DKI Jakarta dalam hal melayani warganya, kemudian Ahok meng-eksekusi pelaksanaannya dalam bentuk ‘real time action’ .
Kejadian semena-mena, bentakan dan perilaku kekuasaan PNS DKI Jakarta kepada warga diera sebelumya, saat ini terbayar oleh Ahok.Â
Ancaman kehilangan jabatan, pendapatan yang rendah sampai yang terjelek diberhentikan dari PNS DKI Jakarta awalnya mendapat per-lawanan (sudah merupakan tradisi dilingkungan Pemda DKI Jakarta bawahan hobi lawan atasan), namun dengan sikap yang tegas, keras dan makian dengan kata-kata kasar yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pemimpin justru membuat Ahok dapat men-tobatkan ribuan PNS DKI Jakarta.
Akhirnya sakit hati warga DKI Jakarta terbayarkan, Ahok melalui ancaman, makian dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi periodic terhadap kinerja PNS melalui TDP mengharuskan mereka sibuk berfokus pada kinerja yang ber-orientasi kepada pelayanan warga DKI Jakarta sebagai owner Pemda DKI Jakarta.