Dalam aktifitas sehari-hari kita melakukan begitu banyak transaksi, khususnya di kota megapolitan seperti Jakarta. Transaksi mulai dari membayar Transjakarta, Masuk lokasi wisata, bayar parkiran bahkan membeli beras dilakukan seluruh penduduk Jakarta tiap harinya. Bukan hanya itu, transaksi KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan pembayaran biaya sewa rumah susun juga dilakukan oleh mayoritas penduduk Jakarta.
Keberagaman dan banyaknya transaksi meningkatkan kecenderungan dan bahaya pungli (Pungutan Liar) dan Korupsi. Jika terlalu banyak uang tunai yang ditransaksikan, oknum-oknum dan petugas ‘nakal’ akan lebih mudah beraksi dan melakukan korupsi. Temuan data di lapangan menunjukkan tingkat pungli dan korupsi masih cuku tinggi, apalagi aduan masyarakat lewat aplikasi Qluebanyak yang mempermasalahkan hal ini.
Masalah ini tentu saja ditindaklanjuti oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta. Pemprov menelurkan regulasi anyar sejak Juni kemarin, yaitu kartu ‘Jak One Card’. Kartu ini berfungsi untuk melakukan transaksi-transaksi yang saya sebut diatas tadi secara terpadu dan transparan. Data perjalanan dan frekuensi pembelian terekam dalam kartu tersebut. Bagaimana bisa begitu? Kartu ini terintegrasi dengan akun rekening nasabah Bank DKI, sehingga datanya dapat terekam dengan jelas.
Kartu Jak One Card bisa diaktifasikan jika memiliki rekening di Bank DKI. Namun, kedepannya kartu ini akan diintegrasikan dengan Visa atau Mastercard sehingga nasabah bank apapun dapat menggunakan kartu pintar ini. Subsidi pun dapat diberikan langsung tanpa perantara. Masyarakat penerima subsidi akan bertindak sebagai tangan penerima pertama tanpa melalui perantara apapun.
Efisiensi dan transparansi menjadi kata kunci kebijakan ini, dengan menggunakan Jak One Card kita berpartisipasi dalam meningkatkan transparansi birokrasi dan pelayanan publik. Pasangan gubernur dan Wakil Gubernur non-aktif, Basuki Tjahya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat memiliki beberapa alasan dan pandangan terkait kebijakan ini.
Basuki atau yang akrab disapa Ahok menjelaskan urgensi program ini dalam mengatasi korupsi dan pungli di Ibukota. Jak One Card memudahkan pengawasan dan sistemisasi alur subsidi. "Salah satu penyakit yang cukup kronis di republik ini adalah korupsi. Kartu Jakarta One bisa memastikan apakah pelayanan benar-benar terbebas dari itu semua (korupsi dan pungli)," ujar Ahok
Djarot menjelaskan dari sisi kegunaan dan fungsional kartu Pintar Jak One Card. Dia berkata kartu ini sangat berguna dalam memudahkan transaksi penduduk karena semua dilakukan lewat satu pintu dan terekam dengan maksimal. "Sehingga warga Jakarta bisa melakukan transaksi untuk berbagai kebutuhan hanya dengan satu kartu tanpa perlu repot membayar uang tunai," ujar Djarot
Nah, menarik bukan? Penyebaran program ini saya rasa penting dilakukan mengingat kartu Jak One Card belum berjalan dengan maksimal. Kendalanya masih berkutat pada sosialisasi dan penyuluhan kegunaannya. Oleh karena itu mari kita kawal bersama penyebaran dan sosialisasi program pemerataan kemakmuran yang digalang Pemprov DKI ini.