PSBB, Kita, dan Stigma Politik

Pada tanggal 2 September 2020 lalu saya mengirim ke Kompasiana sebuah tulisan yang berjudul Horor Covid-19 ekonomi atau Kesehatan dulu? Intinya tulisan saya adalah yuk kita imbau pemerintah:

"Mendahulukan kesehatan masyarakat luas, melindungi warga negara dari Covid-19 ketimbang memulihkan ekonomi. Kesehatan masyarakat sekarang ini di lihat sebagai isu global."

Saat hampir seluruh negara Dunia terkena paparan virus Corona berjuang menekan akan kematian dan penambahan positif Covid-19. Ada negara yang di nilai WHO sukses mengendalikan Pandemik tersebut dan ada juga negara yang masih berjuang membebaskan diri dari belenggu Covid-19. Kita masuk pada negara yang masih berkutat dengan proses pembatasan agar Covid-19 tak menyebar. 

Keputusan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) tahap II mendapat ujian . Kalau Maret 2020 lalu Jakarta PSBB ketat berhasil menekan penyebaran Covid-19 karena didukung oleh elemen masyarakat luas walau terkesan saat itu pemerintah pusat setengah ikhlas mendukungnya. Ternyata di September 2020 ini Covid-19 kian menyebar amat luas di seluru hwialayah Jakarta. 

Bagaimana kok bisa terjadi? Berdasarkan laporan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika Jakarta tak PSBB ketat maka Pelayanan Kesehatan di Jakarta khususnya akan Collaps. Artinya Rumah Sakit Rujukan yang ada di Jakarta tak mampu menampung peasien covid-19. Sebab orang sakit kan bukan Covid-19 saja. 

Penyakit jantung, penyakit degeneratif dan lainnya juga butuh perawatan di Rumah Sakit. Jika terjadi permintaan yang berlebihan akan layanan Rumah Sakit maka bisa akan mengalami penurunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Rasio pelayanan dokter dan perawat tidak lagi ideal dikarenakan banyak juga dokter yang meminimalisir buka praktek kerja khawatir menjadi korban Covid-19.

"Efeknya jam kerja mereka menjadi over time. Ini sangat membahayakan jiwa dokter dan perawat. Mereka menjadi sangat rentan tertular virus Corona." 

Bisa dibayangkan bagaimana capek dan lelahnya mereka melayani pasien Covid-19. Psikis dan fisik yang tidak lagi cukup normal untuk hadapi Pandemik ini. Kota Jakarta PSBB ketat lagi mulai 14 - 28 September 2020 ada beberapa sebab. 

Pertama, mobilitas warga Jakarta dan kota-kota penyangga disekitanya yangg cukup tinggi baik menggunakan kendaraan pribadi, menumpangm angkutan umum, atau angkutan transportasi massal. Lebih dari 1,6 juta orang penglaju hilir mudik ke Jakarta mereka datang dari Bogor, Bekasi, Tangerang dan Banten serta Depok semuanya bertemu di Jakarta. 

tangkapan layar pribadi Tim Mitigasi IDI

Maklum Jakarta itu jantung dan urat syaraf perekonomian Indonesia. Tak aneh kalau para menteri yang urus perekonomian dan industri protes pada Anies Baswedan atas pemberlakukan kembali PSBB ketat. 

Kedua, Menurut data IPTC (Akbar PC) Pemprov DKI Jakarta kepadatan penduduk Jakarta sendiri menurut wilayah Jakarta Pusat dihuni (22.877/Km2), Jakarta Barat (19.592 jiwa/Km2, Jakarta Timur (16.924 jiwa/Km2), Jakarta Selatan (16.600 Jiwa/Km2) Jakarta Utara (12409 Jiwa/Km2), dan Kepulauan Seribu (3.334 jiwa/Km2). 

Kepadatan penduduk berpotensi menciptakan transmisi lokal dan klaster keluarga. Ketiga, para kepala daerah Bodetabek merasa mereka adalah bagian dari Jakarta apa yang terjadi di Jakarta akan berimbas pada wilayah tersebut. PSBB ketat akan berpengaruh bila berhasil atau gagal juga atas koordinasi wilayah tersebut.

Jadi ikut pada keputusan gubernur DKI Jakarta adalah jalan terbaik. Kepala daerah harus melupakan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) jangan ikuti apa kata Gubernur Jawa Barat sebab Bodetabek jauh dari Bandung. 

Keempat, jeleknya komunikasi pusat yang tak sepenuhnya mendukung Anies Baswedan misalnya para kepala daerah Bodetabek menginginkan layanan kereta commuter line di batasi hentikan di tolak Kemenhub. Jam operasional harusnya mulai pukul 04.00 - 18.00 WIB ini efektif untuk menuntut pada penglaju untuk tidak terlalu lama di kantor dan diperjalanan sebab semakin lama di jakarta risiko tertular cukup besar. 

Padahal angkutan kereta ini walaupun menerapkan protokol ketat kepadatan dalam rangkaian commuter line ternyata tetap saja berpotensi menularkan pada orang lain. 

Kelima, bandelnya warga terutama orang Jakarta yang paling mendasar dalam protokol kesehatan yaitu tdk bermasker. Berkali-kali dilakukan razia oleh Satpol PP, Polri dan TNI tetap saja pelanggaran tak bermasker sangat besar hingga Gubernur DKI jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur dengan Denda Progresif.

Denda dua kali lipat bagi mereka yang kedapatan dua kali melanggar aturan yang sama. Lihat di Pasar Gembrong Jakarta Timur pedagang dan pembeli mainan banyak tak bermasker. Ada razia tak mungkin dilakukan di tempat yang sama selama berhari-hari. 

Keenam, banyak warga Jakarta terlena menganggap bahwa terkena Covid-19 ada jaminan perawatan tanpa perlu bayar di Rumah Sakit. 

Kita pikir inilah letak kekeliruan masyarakat Jakarta. Bagaimana mungkin mereka bisa berpendapat demikian . Kita Sehat itu karunia, kalau sakit pun mereka tak perlu menyiapkan uang. 

Padahal uang pengobatan dibayar Pemprov DKI Jakarta untuk mengobati pasien Covid-19 berasal dari APBD Jakarta. Banyak program Kebijakan Strategis Daerah (KSD) yang merupakan upaya Gubernur menuju Visi dan misi di masa menjabat Gubernur tahun 2020 tak sesuai target.

Bayangkan dana digelontorkan kalau satu orang membutuhkan biaya Rp 100 jutaan betapa besarnya dana penyembuhan pasien Covid-19 untuk per 12 September 2020 yang dinyatakan pulih dari perawatan sejumlah 40.183 orang (kompas.com 12/9/2020).

Padahal uang itu selama ini berasal dari APBD DKI, termasuk potongan tunjangan para guru-guru, dan pegawai Pemprov DKI Jakarta lainnya sejak April 2020. Refocusing anggaran untuk mendahulukan kesehatan masyarakat luar biasa besarnya. Belum lagi anggaran pengeluaran lainnya seperti penambahan tenaga medis kontrak yang harus dipersiapkan hingga Desember 2020. 

Setop stigma Politik 

Jangan ganggu dan stop politisasi Covid-19 terhadap pemprov DKI Jakarta. Mereka juga telah berjuang sejak awal Maret 2020 lalu dengan melakukan pemantauan terhadap para Warganya yang pulang berpergian dari luar negeri terutama dari daerah pandemik Covid-19. Di saat yang sama Pemerintah Pusat asyik ber - euphoria dengan mengatakan bahwa Covid-19 susah masuk Indonesia karena birokrasi dll. 

Hari ini kita saksikan bahwa pemerintah pusat keliru dan baru siuman dari pingsan. Ini untuk menggambarkan bagaimana peemerintah kaget, bingung dan terheran-heran sendiri hadapi Covid-19. Termasuk para Taipan Pebisnis mereka keberatan PSBB Ketat Tahap II. 

Seharusnya mereka sadar para pengusaha tokh mereka telah menikmati keuntungan berlipat-lipat ganda pada situasi normal lalu. Katakanlah harta karun mereka tak habis di makan tujuh turunan. Tidak etis dan tidak bermoral masa Pandemik bicara untung rugi. 

"Seharusnya liburkan pegawai mereka dan berikan hak-hak pegawai penuh sebagai bentuk solidaritas dan membangun kesetiakawanan sosial. Bukan malah sebaliknya menuntut para pegawainya kerja lebih keras lagi."

Stop pula para Buzzer bukankah Pandemik ini lama ulah bapak-bapak pejabat yang kurang menjaga perilaku dan ucapan seenaknya saja. Jika pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan PSBB ketat tahap kedua apa yang mau diharapkan atas perekonomian Indonesia? 

"Tidak ada rumus bahwa ada negara di dunia ini mampu mendongkrak perekonomian mereka sama seperti kondisi pra Covid-19 dengan sukses di saat Pandemi terjadi tanpa mendahulukan kesehatan masyarakat." 

Berkontribusi di masa Pandemik Covid-19 sebagai warga negara yang baik saat ini sama dengan menyelamatkan Indonesia. Sudah 93,5 kota dan kabupaten menjadi berwarna merah. warna di luar merah yang masih berwarna orange, kuning atau hijau tinggal menunggu nasib. 

Jika kita berbicara tentang Covid-19 khususnya di Jakarta maka akan menjadi titik perhatian para epidemiologi, pakar keuangan, sosiolog dan para psikolog berkomentarlah yang saling menguatkan bukan saling melemahkan. 

Kalau yang mengatakan PSBB Tahap II bisa diimbangi dengan menambah tempat tidur perawatan(bed), Ruangan Kamar Perawatan dengan mendayagunakan Rumah Sakit Kecamatan, Gelanggang Olah Raga (GOR), Apartemen, dan semua yang bisa digunakan. 

Kesemuanya tak akan ada arti apa-apa tanpa adanya tambahan dokter, perawat, laboran, dan tenaga pendukung kesehatan lainnya. Di satu sisi banyak tenaga dokter dan kesehatan wafat. Inilah juga salah satu alasan mengapa PSBB Ketat harus dijalankan. (15/9/2020)