Pemilu telah kita lalui bersama dengan segala romantika yang mencuat ke permukaan sebagai fenomena sosial budaya bangsa Indonesia. Mulai dari masa persiapan, pendaftaran, kampanye, dan pelaksanaan di hari H pada 14 Fbruari 2024. Semuanya telah berlalu seiring dengan perguliran waktu yang siapapun takkan kuasa menghalanginya, kecuali Tuhan Yang Mahasa Kuasa Maha Segala.
Dengan demikian selesailah sudah, berakhirlah sudah, agenda negeri ini dalam menjalankan siklus lima tahunan guna mendapatkan pemimpin negeri ini melalui mekanisme Pemilu yang idealnya sejalan dengan amanah konstitusi, yakni UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negeri ini.
Namun, apakah benar-benar selesai dan tercapai selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam hal memilih pemimpinnya? Mestinya sudah, dan tinggal menunggu hasil perhitungan dan penetapan dari sang panitia yang bernama KPU sebagai kepastian yang legitimated.
Masa jeda inilah yang seharusnya diwaspadai secara cermat dan seksama agar tak menimbulkan kerawanan yang signifikan, apabila kita telah berkomitmen dan berpegang teguh pada prinsip filososfis yang dipetik dari falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, yakni tentang Persatuan Indonesia dalam ke-Bhinneka-annya yang tak terbantahkan menurut sejarah.
Sehingga, mekanisme Pemilu sebagai pilihan yang harus ditempuh demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini jangan sampai terusik oleh ucapan dan tindakan akibat dari pikiran negatif-destruktif yang dapat menggangu jalannya proses perhitungan dalam menetapkan siapa dan dari kelompok apa yang akan tampil sebagai pemimpin yang real mendapat legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali.
Artinya, jikalau mekanisme Pemilu sebagai cara yang harus ditempuh dan telah disepakati sebagai komitmen bangsa dalam menerjemahkan Pancasila dan UUD 1945 didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berorientasi pada Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa yang harus dipersoalkan lagi?
Bukankah asas Pemilu itu sudah disepakati dalam koridor langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Dan, pengawalan serta pengawasan dalam pelaksanaannya pun telah berlapis-lapis, berjenjang mulai dari bawah hingga ke atas? Bukankah para pemilih yang mayoritas adalah para kebanyakan sebagai penentu dan pemutus terhadap siapakah yang diinginkan sebagai pemimpinnya? Bukankah begitu fakta realitanya?
Oleh karena itu, mari kita tunggu dengan penuh kesabaran tingkat tinggi dari sang panitia yang sedang bekerja dalam menghitung dan merinci guna menetapkan siapakah yang bakal menjadi pemimpin negeri ini di masa bakti 2024-2029.Â
Percayakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan mandat dan amanah sebagai panitia yang sudah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di negeri ini, agar tak terjadi penyimpangan maupun pencederaan. Itu saja sebenarnya tugas kita bersama saat ini, setelah Pemilu telah terlaksana dan berjalan dengan lancar, aman, nyaman yang nyata memancarkan penuh kedamaian.
Jikalau para kebanyakan telah menjalankan Pemilu dalam situasi dan kondisi penuh dengan kepatuhan dan ketertiban, maka bagaimana dengan para elit bangsa ini yang rasio perbandingannya jauh lebih kecil dari sang kebanyakan? Apakah masih menyoal terhadap pelaksaanaan dan proses yang sedang berjalan menuju penetapan hasil Pemilu 2024 kali ini?
