Kebijakan Ekspor dan Impor  Pangan
Kebijakan impor bahan pangan tertentu realistis namun harus diimbangi dengan penguatan kapasitas ekspor bahan pangan yang memilki keunggulan komparatif seperti produk-produk turunan kelapa sawit, buah-buahan topis dan beberapa komoditas perikanan-kelautan.
Impor kedelai dapat ditekan dengan program penguatan inovasi produksi dan pemanfaatan lahan perhutanan sosial serta pengembangan komoditas subtitusi.Â
Inovasi pengembangan berbagai jenis kacang koro telah diinisiasi sebagai subtitusi kacang kedelai, namun cita rasa dan kekhasan olahan tempe dan tahu berbahan kedelai dipandang berbeda dibandingkan olahan dari bahan substitusi. Isu perubahan taste dan preferensi konsumen juga menjadi hal yang tidak mudah.
Pengembangan komoditas substitusi gandum dapat dilakukan dengan pemanfaatan berbagai umbi-umbian khas tropis yang dapat diolah menjadi tepung seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, gembili, dll.Â
Meskipun beberapa ahli pangan menyatakan gandum mengandung komposisi bahan tertentu seperti glutinous yang relatif jarang dimiliki jenis umbi-umbian yang lain. Bagaimanapun prospek pengembangan komoditas substitusi tetap menjadi alternatif yang terbuka, Â meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya bahan pangan impor.
Strategi penguatan kapasitas ekspor bahan pangan yang khas tropis akan menjadi penyeimbang impor bahan pangan yang tidak bisa diproduksi dengan efisien. Industrialisasi produk turunan kelapa sawit sangat prospektif diekspor.Â
Selain itu, Â buah-buahan topis dan beberapa komoditas perikanan-keluatan juga sangat potensial sebagai komoditas ekspor. Buah tropis seperti durian, pisang, nenas, manggis, salak, duku dan srikaya mulai dikenal masyarakat global.
Bagaimanapun masyarakat global tidak terisolasi dan saling terhubung satu negara dengan negara lain. Setiap negara saling membutuhkan karena memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda-beda.Â
Yang terpenting adalah bagaimana kemampuan negara Indonesia  untuk  menjaga dan mengembangkan komoditas unggulan nasional sehingga bisa digunakan untuk menutup kekurangan kemampuan untuk memproduksi bahan pangan tertentu.
