Di sisi lain, SBY melanjutkan, hal itu membuktikan bahwa hukum di Indonesia mampu menjerat siapa pun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. (https://nasional.tempo.co/read/599916/sby-banggakan-capaian-pemberantasan-korupsi/full&view=ok).
Bagi saya, fakta-fakta di atas sebenarnya hanya untuk sekedar menggambarkan bahwa komitmen atas pemberantasan korupsi terjaga dan diimplementasikan dengan baik. Namun jika dilihat situasi keseluruhan tentu masih jauh dari puas. Pada akhir tahun 2013 skor Indeks Persepsi Korupsi kita masih di angka 32 ( dalam skala 0-100), jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia kita masih di bawah yaitu di peringkat 114 dari 176 negara, bandingkan dengan Singapura yang sudah masuk peringkat 5 dengan skor IPK 86.
Kebebasan Pers dan ekspresi mengeluarkan pendapat dari semua lapisan masyarakat tidak menjadi issue. Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945 juga tidak pernah diotak-atik dan menjadi issue nasional yang sensitive.
Era Reformasi 4 - Jokowi.
Jokowi memenangkan kontestasi pilpres 2014 berpasangan dengan JK untuk periode kepresidenan 2014-2019 yang unggul atas pasangan Prabowo/Hatta. Kemudian pada pilpres 2019 kembali Jokowi yang kemudian berpasangan dengan kyai Ma’ruf Amin berhasil memenangkan untuk periode keduanya 2019-2024 melawan Prabowo Subianto yang kini berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Satu hal yang kemudian sangat mengejutkan adalah ketika Prabowo Subianto sebagai mantan rival justru bersedia bergabung masuk kabinet menjadi salah satu menteri- sebuah anomali dalam sebuah kontestasi pilpres yang demokratis.
Issue Pemberantasan Korupsi. Lahirnya revisi UU KPK No 30 tahun 2002 yang disahkan melalui rapat pembahasan antara DPR dan pemerintah pada 17 September 2019 dalam rapat paripurna menimbulkan kontroversi di kalangan para pegiat anti korupsi baik di kalangan LSM maupun akademisi, juga masyarakat karena revisi dianggap mempreteli independensi KPK dan berbagai kewenangan-nya.
Menyangkut Issue Demokrasi.
Kontroversi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Informatika (ITE) pada 2016. Revisi UU ITE berpotensi mengancam kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia di ranah digital.
Kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang sedang disusun Badan Legislasi DPR tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 1999, dimana salah satu usulan dari draft RUU tersebut adalah adanya Dewan Moneter, sehingga BI tidak lagi independen- hal ini tentu bertentangan dengan spirit demokratisasi sejak awal reformasi sebagai koreksi otoritarianisme orba.
UU Omnibus Law yang proses pembentukan-nya minim partisipasi public dan sepertinya kurang terbuka adalah salah satu sisi kontroversi dari perpektif prinsip-prinsip demokrasi.
Issue Pancasila. Kontroversi Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi issue nasional yang sensitive. Ada apa gerangan dengan Pancasila? bukankah kita sudah sepakat dengan “rumusan final” Pancasila yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, sebagai kompromi dari rumusan M. Yamin, Soekarno dan Piagam Jakarta.
Setuju dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi pada sidang tahunan MPR dan sidang Bersama DPR dan DPD 2020 di gedung Parlemen Senayan, bahwa jangan ada yang merasa paling benar, paling agamis dan paling pancasilais.
