Mohon tunggu...
wacana_rakyat
wacana_rakyat Mohon Tunggu... Lainnya - Belajar
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Belajar

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Islam dan Kekuasaan

6 Mei 2022   23:38 Diperbarui: 6 Mei 2022   23:44 248
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi/nasional.kompas.com

            Membahas kekuasaan dalam perpektif islam berarti membahas Islam dan politik. Kekuasaan adalah inti dari politik karena politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam sebuah pemerintahan menurut saya kita perlu mengenal dua hal; pertama memerintah dan yang kedua yang diperintah. Yang memerintah adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan orang banyak yaitu rakyat, sedangkan yang diperintah adalah rakyat itu sendiri.

            Pemerintah dan suatu negara merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik. Dikutip dari Miriam Budiardjo dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Indonesia, misalnya merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintah dipilih oleh rakyat oleh karena itu pemerintahan Indonesia dipilih dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi dalam politik memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi pemerintah dan berkuasa.

          Sementara itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah harus berdasarkan asas dan norma-norma yang berlaku. Di Indonesia umpamanya, norma-norma yang berlaku itu seperti norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Norma hukum mencakup segala aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Sementara itu norma kesusilaan, kesponanan, dan agama adalah norma yang secara alami hadir dalam masyarakatnya.

             Sumber dari segala sumber norma di negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tiga hal tersebut termasuk dalam hal beragama. Banyak yang membincang korelasi antara negara dan agama. Menurut sebagian oraang, berpendapat terkadang menggugat bahwa Indonesia harus berdasarkan Islam. Menurut mereka Indonesia saat ini belum sesuai dengan Islam. Ini jelas menimbulkan pertanyaan mendasar, berarti apakah Indonesia ini tidak sesuai dengan syareta Islam? lalu seperti apa sistem negara menurut Islam.

          Menurut saya pernyataan ini perlu diluruskan, karena Indonesia secara maknawi sejatinya sudah sesuai dengan syareat Islam. Contohnya bagaimanakah Islam mengatur kekuasaan dalam suatu pemerintahan maka Islam menjawab pertanyaan ini dalam sebuah makna. Jadi yang dinamakan negara Islam tidak mesti dalam bentuk logo, contohnya logonya harus lafad tauhid, tidaklah demikian, tetapi yang dimaksud dengan negara Islam adalah proses pengejawantahannya itu sendiri, seperti pemerintah hendaknya amanah, jujur, adil, dan toleran, moderat dan lain sebagainya.

            Deliar Noer dalam Miriam Budiardjo mengungkapkan ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Diluar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern inilah memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.

Kekuasaan Dalam Islam

            Dalam menjalankan kekuasaannya kepala pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, seperti Presiden atau Bupati tidak bisa berjalan sendiri. Presiden membutuhkan Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, begitupun Bupati membutuhkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan ditingkat Desa, Kepala Desa membutuhkan perangkat desa dan operator desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Pemerintah yang mendapat amanah dari rakyat, harus menjalankan fungsinya secara amanah. Meskipun terkadang sering ditemukan, penyelewengan contohnyai KKN yang kerap terjadi baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.  Karena memiliki kekuasaan mereka terkadang menunjuk sebagian yang lain bukan karena kelayakannya tetapi karena faktor kedekatannya, seperti karena masih anggota keluarganya, sahabat, rekan dan lain sebagainya. Ini menjadi fenomena yang sering kita temukan dalam masyarakat modern saat ini.

          Berkaitan dengan hal tersebut, Islam telah membincangnya dalam AlQur'an dan hadist yang tentu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sebelum terbentuknya negara modern seperti saat ini, Islam memberikan pandangan terhadap kekuasaan, terutama membahas agar penguasa hendaknya menjalankan amanah yang diembannya. Ditegaskan dalam beberapa hadist pemilik kekuasaan hendaknya untuk tidak menyalahkan wewenangnya seperti melakukan perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan alasan apapun. Islam menegaskan kepada kita untuk menghindari perbuatan tersebut dalam bentuk apapun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun