Proklamator kita, Bung Karno pernah mengatakan bahwa pangan dan pertanian adalah hidup matinya bangsa. Oleh karena itu, pangan harus diurus secara serius. Termasuk di antaranya, membantu para petani mengatasi masalah mereka dalam memproduksi pangan untuk masyarakat kita.
Dari berbagai studi, masalah yang paling sering ditemui petani adalah urusan pupuk. Misalnya kondisi pupuk langka, harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Disebutkan bahwa masalah-masalah dalam program pupuk bersubsidi tersebut kerap muncul dalam aspek pelaksanaannya.
Oleh karena itu, sejak 2017 lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan program Kartu Tani. Manfaat paling utama kartu tani adalah memastikan jaminan petani memperoleh hak sesuai dengan yang diberikan negara, yakni pupuk subsidi.
Kartu Tani merupakan program penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh perbankan. Transaksi penebusan pupuk bersubsidi harus dilakukan di pengecer resmi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC). Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian menggandeng Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) sebagai penyedia jasa.
Program Kartu Tani yang dibesut pemerintah sejak 2017 tersebut, diharapkan menjadi solusi jitu agar penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran. Pasalnya, di dalam Kartu Tani, terekam data informasi mengenai identitas pemilik kartu, luas lahan yang digarap, kebutuhan pupuk, bibit dan komoditas yang dikembangkan. Dengan demikian, pemerintah mengasumsikan bahwa pelaksanaan program ini akan menjawab permasalahan terkait dengan ketepatan distribusi pupuk dan validasi data.
Mekanisme penerbitan Kartu Tani sendiri berdasarkan pada pengajuan dari petani atau kelompok tani. Data tersebut kemudian divalidasi oleh dinas, baru selanjutnya dikelola dan ditetapkan oleh Kementan.
Masalahnya, setelah program ini berjalan, masih saja ditemukan keganjilan terkait data pertanian. Di antaranya petani mengaku miskin, padahal memiliki lahan cukup luas. banyak ditemukan yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi tapi mengambil subsidi.Â
Hal tersebut jelas menyalahi aturan. Ada yang lahannya lebih dari 2 hektare, namun ketika diperiksa silang dengan data kemiskinan ternyata mereka masuk miskin. Hal itu mereka lakukan demi bisa menerima subsidi tentunya. (Sumber)
Sebetulnya, bila program kartu tani ini berjalan dengan baik, ada berjibun manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dan juga pemerintah. Misalnya, pemerintah akan punya data akurat sehingga pengambilan keputusan akan lebih tepat.Â
Dengan kartu tani, juga bisa diketahui secara lebih rinci mengenai jumlah produksi. Jadi pada akhirnya, pemerintah bisa tahu mana masyarakat yang sebenarnya layak mendapat subsidi. Atau seberapa besar jumlah produksi untuk menentukan urgensi impor atau tidak. Bisa juga kartu tani menjadi indikator mengenai kemiskinan yang harus ditanggulangi pemerintah setempat.
