"Saya menduga ini sudah dikondisikan biar saat musda aklamasi. Karena semua DPK Â tidak ada ruang untuk mengajukan calon lain," ungkap Tommy.
Ihwalnya, mereka berpendapat, ketika DPK semua dikarateker kan oleh satu pihak, maka menutup ruang calon lain maju. Lantaran ada syarat minimal untuk maju calon ketua, ada mengantongi tiga rekomendasi DPK.
"Kalau seperti ini kan, bagaimana calon lain bisa maju, karena ada proses demikian," tandasnya.
Sementara itu, H Noor Salim, mewakili OKP yang bernanung di NU, juga menyatakan kekecewaannya.
"Kami kecewa dan sangat tidak senang, karena KNPI yang seharusnya jadi wadah berhimpun dan proses pembelajaran kepemimpinan, dengan demokrasi yang lebih terbuka, ternyata dipermainkan, dengan satu kondisi yang tida menyenangkan," kata H Noor Salim.
Ia juga juga pernah menjabat Sekretaris KNPI kapuas, memberi gambaran ketika pengurus kabupaten dicarateker oleh wilayah, itu yang ditunjuk adalah salah salah satu pengurus wilayah.
"Lalu turun ke bawah, ketika meng-karateker kecamatan, harus ditunjuk pengurus kabupaten atau kecamatan sendiri, ini malah bukan pengurus kabupaten atau kecamatan, ini kami anggap terlalu menyalahi secara etika menghacurkan rasa demokrasi," ungkapnya.
Apalagi lanjutnya, melihat kenyataan saat Rapimpurda dan Musda, karateker yang ditunjuk hampir tidak ada yang mereka kenali.
"Kami bingung, AD ART mana yang dipakai, alasan mereka terserah karateker, maka kita bilang hebat karatekernya, harusnya melalui muscam, terlihat ini semacam dikondisikan, membuat calon lain tidak bisa maju," pungkasnya.
Melihat kondisi ini, mereka pun berencana menyampaikan kondisi yang terjadi ke DPP Pusat terkait kondisi yang terjadi. Mengambil momentum kehadiran Ketua Umum KNPI di Kota Kuala Kapuas, Jumat (15/12/2023) malam. (*)
* Tanggapan Ketua Karateker
