Mohon tunggu...
Fergusoo
Fergusoo Mohon Tunggu... Muda berbahaya

Membaca dan Menulis

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Berikut Tiga Deretan Kebijakan Anies yang Ditekel Jokowi

31 Maret 2020   20:53 Diperbarui: 31 Maret 2020   21:43 659 0 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Berikut Tiga Deretan Kebijakan Anies yang Ditekel Jokowi
Ilustrasi foto (detik.com)

Semenjak ditetapkan sebagai epicentrum covid-19, Gubernur DKI Jakarta mulai ancang-ancang menyiapkan skema kebijakan yang bisa memutus rantai penularan. Tentu, sebagai kepala daerah Anies berhak dan memiliki dasar hukum untuk mengelola dan menerapkan kebijakan yang dirasanya perlu untuk menyelamatkan rakyat ibukota.


Membaca data perkembangan kasus covid-19 di DKI Jakarta sesungguhnya sangat memperihatinkan. Sebelum menerapkan social distancing, kasus covid-19 di Jakarta belum ada sama sekali. Namun setelah pemerintah pusat melalui Jokowi dan Menteri Kesehatan mengumumkan telah ada dua kasus positif corona di indonesia. Maka kasus demi kasus mulai terungkap dan  jumlah kasusnya terus menanjak naik.

Tak mau tinggal diam dengan keadaan yang terus berkecamuk, Anies Baswedan pun gerek  cepat untuk membuat Jakarta lebih aman. Meliburkan sekolah, kantor dan menghimbau perusahaan agar mau bekerja sama demi menciptakan social distancing untuk memutus rantai penularan dari satu orang ke orang nyatanya belum cukup menurunkan  angka kasus kejadian virus corona.

Anies dan kepemimpinannya di DKI Jakarta ternyata memiliki masalah lain. Beberapa kebijakan Anies yang ia keluarkan ternyata mendapat penolakan dari pemerintah pusat. Tentu sebagai otoritas tertinggi dengan kewenangan absolut, Anies tak memiliki daya yang kuat untuk melayangkan gugatan karena kebijakannya yang kerap kali ditolak dan tidak mendapat persetujuan istana.

Misalnya saja kebijakan tentang pembatasan transportasi massal, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT, pada 15 Maret 2020. Menurut pengakuannya Anies ingin memberikan efek kejut kepada warga DKI tentang virus corona.  Alih-alih ingin menerapkan social distancing demi mencegah penyebaran virus Corona, justru kerumunan massa yang didapatkan akibat pembatasan transportasi publik itu.

Melihat kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan agar transportasi publik disediakan dan mau tak mau Anies pun harus mencabut kebijakannya itu. Jubir kepresidenan, Fadjroel Rahman pun ikut ambil bicara tentang fenomena ini.

"Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur. Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut', tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai 'panglima perang' melawan pandemi COVID-19,"  (detik.com).

Selanjutnya, kebijakan Anies yang kembali di tekel Jokowi adalah soal pelarangan operasi bus jurusan Jakarta. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo,  dengan pelarangan ini, diharapkan bisa menekan penyebaran Corona virus ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan.

Namun sayangnya, kebijakan yang katanya telah dikoordinasikan oleh Kemenhub nyatanya ditolak oleh Presiden Jokowi melalui Opung Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menko Kemaritimam dan Investasi sekaligus sebagai Plt Kemenhub. Menurutnya melalui rapat terbatas dengan Presiden sebelum kebijakan itu diterapkan, pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan.  

Persoalan kebijakan Karantina ala Gubernur Anies juga menjadi korban tekel Jokowi yang berikutnya. Peristiwa ini baru saja menjadi polemik yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kejadian ini bermula dari pihak  Balai Kota yang mengirimkan sepucuk surat ke istana.

Ringkasnya, surat tersebut berisi permohonan Gubernur DKI Jakarta untuk pertimbangan pemberlakukan  Karantina wilayah. Surat yang bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020, diterima tanggal 29 Maret 2020 sore juga dibenarkan oleh Mahfud MD.

Namun sayangnya, Jokowi untuk yang ketiga kali menolak rancangan kebijakan tersebut. Menurutnya  kebijakan karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sebagai gantinya, presiden menggandeng kapolri untuk mengetatkan lagi social distancing yang sudah diterapkan beberapa hari ini dengan berpatroli dan menyusuri wilayah yang belum disiplin melaksanakan ketentuan tersebut.
 
Beberapa kebijakan yang telah ditolak serta munculnya dualisme kepemimpinan di DKI Jakarta terasa begitu kental wujudnya.
Perihal tersebut tentu bukan hanya menyusahkan kedua belah pihak namun rakyat juga akan terkena imbasnya.

Kita sebagai masyarakat tentu berharap agar dualisme dan kontra kebijakan ini tidak terjadi. Semua tentu menginginkan agar Pak Jokowi maupun pak Anies memiliki satu bangunan pemikitan bersama.

DKI Jakarta bukan miliki Jokowi pun Anies. DKI Jakarta adalah milik semua. Untuk saat ini bukanlah saat yang yepat untuk mengadu gagasan siapa yang oaling bemar dan layak untuk siterapkan. Yang saat ini dibutuhkan adalah kedua belah pihak menurunkan ego sektoral masing-masing demi semua rakyat yang saat ini sedang menanti uluran tangan mereka.

Penyatuan visi dan misi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar. Perlu kiranya agar Anies dan Jokowi duduk bersama dalam satu meja. Menumpahkan semua isi kepala dan rencana bagaimana memutus virus corona di ibu kota. Dengan seperti itulah, kepentingan umum diutamakan diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x