Mohon tunggu...
Fergusoo
Fergusoo Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Spe Salvi Facti Sumus

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Siapa Layak Pimpin Ibu Kota Negara (IKN)?

4 Maret 2020   17:35 Diperbarui: 4 Maret 2020   17:41 201
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi foto (wartakota.tribunews.com)

Jakarta sudah tua. Sudah banyak masalah disana, mulai dari lingkungan, sampah, banjir, macet, polusi udara dan ledakkan penduduk yang  semakin parah. Maklum, status ibu kota membuat Jakrta banyak didatangi perantau dari wilayah lain demi mencari hidup dan memperbaiki nasib.

Kini Jakarta akan mempunyai anak kandung. Anak kandung ini adalah bagian dari Jakarta.  Ia bukan lagi berada dipulau Jawa, namun bergeser ke tanah Borneo, Pulau Kalimantan. Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, telah ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Sebagai anak kandung, sudah barang pasti wilayah ini akan dikelola sebaik mungkin. Sebaik dan semaju dari Jakarta.

Bukan maksud mengesampingkan apalagi melupakan Jakarta. Namun sudah saatnya beban yang ada di Jakarta dikurangi sedikit demi sedikit. Memang juga sudah saatnya Jakarta harus diatasi, melihat saat ini banjir telah menjadi misteri yang belum ditemukan solusinya. Solusinya ada, tapi kerja nyatanya yang tidak ada. Ia berakhir ditataran kata kata saja, akhirnya banyak warganya yang gusar dan marah. Master plan itu pun kemudian jadi bahan olok-olokan politisi dan  hanya mengendap diruang-ruang arsip balai kota.

Tak mau itu terus menjadi. Pemerintah akhirnya menetapkan tekad yang bulat dan matang untuk menetapkan sebuah daerah yang layak menjadi Ibu Kota Negara yang baru.

Melihat dari rekam historisnya, para pemimpin negara sebenarnya telah memiliki usulan untuk memiliki ibu kota baru. Tercatat bahwa, Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno pada tahun  1957 menggagas Palangkaraya sebagai ibu kota baru pada saat meresmikan kota ini sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Kemudian pada tahun 1997, Presdien ke-2, Soeharto mengeluarkan Keppres terkait koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk  pusat pemerintahan.

Lalu pada tahun 2013,  presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghembuskan rencana Jakarta sebagai Ibu Kota asal dibangun dengan benar atau mengeluarkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jalarta. Dan saat ini, presiden Joko Widodo dalam pidatonya didepan khalayak anggota DPR-RI meminta izin secara hormat untuk memindahkan ibu kota keluar dari Jakarta. Jakarta kini sudah bisa bernafas lega.

Melalui kajian dan studi ilmiah yang mantap,  kawasan Penajam Passer Utara secara sah dan resmi telah didaulat untuk mengambil alih peran Jakarta. Tidak semua. Menurut beberapa pernyataan petinggi negara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan Ibu Kota Negara yang baru ini akan menjadi sentra pemerintahan pusat. Menarik.

Berharap bahwa Ibu Kota Negara akan maju dan berbasis smart city serta ekogreen city. Satu hal yang pasti pembangunanya mulai dari perencanaan hingga penyelesaian tahap akhir harus berjalan secara maksimal.

Untuk memastikan eksekusi dari rencana ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Presiden Jokowi dan pejabat teras istana disebut-sebut telah menyiapkan nama-nama yang akan diusung sebagai suksesornya.

Melansir laman kompas.com, nama-nama sekaliber Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah kandidat kuat untuk agenda ini. Selanjutnya ada nama Mantan Menteri Bappenas  Bambang Brodjonegoro kemudian disusul Tumiyono dan Abdullah Azwar Anas.

Empat orang kuat ini sesungguhnya masing-masing  memiliki rekam jejak yang tidak main-main. Misalnya saja Abdullah Azwar Anas. Ia mulai berkarier dipolitik sejak tahun 1997. Melansir laman Tirto.id, ia sempat menjadi Anggota MPR RI Fraksi Utusan Golongan (1997-1999), kemudian duduk sebagai anggota DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (2004-2009) dan menjadi Bupati Banyuwangi ke-28 (2016).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun