Anggaran Desa untuk Posyandu Sebuah Keharusan

Anggaran Desa di Indonesia rata-rata berkisar Rp.800 juta - Rp 1,2 Milyar dan ini banyak digunakan untuk pembangunan fisik ( infrastuktur ) saja sehingga sering terjadi ketimpangan di Desa , banyak permasalahan Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Desa khususunya menyangkut tentang pembangunan kesehatan di Desa, hal ini banyak ditemu di lapangan bahwa kepala Desa enggan unutk menganggarkan pembangunan kesehatan misalnya penyiapan Pos Pelayanan kesehatan (Polindes) dan Posyandu serta hal-hal lainnya termasuk dalam memperhatikan kader kesehatan ( posyandu) yang ada di desa.

Pemerintah Daerah lupa bahwa amanat UU Deses no. 6 tahun 2016 serta Permendes no 5 Tahun 2015 menggariskan bahwa jelass bahwa dana desa selain untuk dihugakan infrastuktur juga harus di prioritaskan dalam pembangunan sarana dan prasarana kesehetan di Desa , ini memang kadang sering terabaikan khsusunya Dinas Pemberdayaan Desa leading sektor dalam melakukan pemberdayaan desa untuk menciptakan Desa Sehat di semua Desa. , walaupun pemakaian dana Desa harus mengacu pada hasil Musyawarah desa ( Musrenbangdes) bersama masyarakat yang ada di desa tersebut namun hal ini tidaklah mengurungi makna dalam pencapaian desa sehat yang ingin dicita-cita kan Presiden Jokowi dalam NawaCitanya. 

Posyandu sebagai baseline yang paling bawah dalam mencipkan masyarakt Sehat haruslah menjadi ujung tombak pemerintah desa untuk mensehatkan warganya sehingga paling tidak pemerintah desa dapat membantu Dinas Kesehatan, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat bersinergis untuk mewujudkan RPJM Bupati ditiap daerah, padahal dimasing-masing daerah sudah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Lintas sektoral untuk mewujudkan mimpi bersama  tapi kenyataan sering tidak berjalan akibat masing-masing ego tidak mau duduk bersama dalam Pokja tersebut , padahal dengan kerjsama Lintas Sektoral maka pemberdayaan masyarakat desa pastilah akan mudah dalam mewujudkan cita-cita yang sudah digarikan bersama baik RPJMN maupun RPJMD Bupati Kabupaten/Kota. 

Perlu adanya dorongan dari Forum Masyarakat Peduli kesehatan (FPKM ) untuk melakukan koordinasi serta memediasi antar Dinas terkait menyangkut pemberdayaan Posyandu yang ada di desa , apalagi Pemerintah Pusat dengan biaya yang besar terus mengkampanyekan program GERMAS ( Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ) demi pencapaian masyarakat Sehat di tahun 2020 bisa terwujud. 

banyak masalah-masalah kesehatan yang tidak terkondisikan dengan baik oleh kepala Desa diantaranya tingginya angka kematian Ibu dan bayi baru Lahir, penyakit Menular, serta Wabah DBD yang akhir-akhir ini disebabkan karena cuaca dan curah hujan yang semakin tinggi, selain itu juga belum adanya program real menyangkut masalah pembangunan Sanitasi di Desa sehingga permasalahan lingkungan menyangkut tentang pola hidup sehat tidak dapat diintergrasikan Lintas sektoral.

Puskesmas yang hadir di tiap kecamatan di daerah tidak berperan sebagai Prefentif  tetapi hanya bersibat Kuratif belaka sehingga ini tidak sinkron dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat dalam menyehatkan warganya. selain itu juga fasilitas kesehatan yang tidak memadai bagi masyarakat untuk berobat  menjadi permasalahan tersendiri sehingga hal ini memerlukan sebuah Posyandu bagi serta Unit kesehatan hadir di Desa sehingga permsalahan kesehatan di Desa dapat teratasi dengan segera , Kita mendorong kepada Dinas terkait ( Pemberdayaan Desa) untuk mendorong anggaran desa agar lebih fokus ke Posyandu serta kader sehingga cita-cita yang dinginkan pemerintah daerah dan pusat utnuk menciptakan Indonesia Sehat 2020 bisa tercapai, mari kita menyarankan kepada Pemerintah Desa khususunya Kepala desa untuk mengaanggarkan Dana Desa kesektor Kesehatan.