Dan yang paling kontroversial dari sosok Habil Marati adalah, saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus dugaan makar dan rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 di Jakarta.
Keempat tokoh nasional yang diduga menjadi target pembunuhan tersebut yakni, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dan terakhir adalah staf khusus presiden bidang intelijen dan keamanan, Goris Mere. Keempatnya merupakan pejabat tinggi pemerintah saat itu.
Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang menjeratnya tersebut, Habil diduga menjadi donatur pemberi dana kepada tersangka KZ alias Kivlan Zen. Dana tersebut diduga digunakan untuk pembelian senjata ilegal oleh KZ.
Dalam kasus tersebut, Habil Marati divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sikap Ambiguitas dan potensi perpecahan ditubuh PPP pada Pilpres 2024Â
Atas sikap dari DPP PPP yang justru tidak mempersoalkan kegiatan deklarasi dukung Anies Baswedan oleh ribuan kadernya di Jogjakarta tersebut, penulis menilai PPP bersikap ambigu dan terlihat tidak tegas dalam menyikapi deklarasi dukung Anies Baswedan oleh ribuan kadernya tersebut.
Sikap partai berlambang Ka'bah ini seolah justru sengaja membiarkan sebagian kadernya untuk bermanuver mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Padahal disisi lain, PPP saat ini jelas masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bangkit (KIB) bersama Golkar dan PAN.
KIB sendiri hingga saat ini, belum menentukan sikap resminya tentang siapa sosok capres yang bakal mereka usung di Pilpres 2024.
Sikap ambiguitas dari pengurus DPP PPP yang membiarkan kadernya melakukan deklarasi capres sebelum adanya keputusan resmi dari partai tersebut, justru berpotensi akan memecah belah kader partai Ka'bah ini menghadapi pemilu dan Pilpres 2024.
Karena bukan tidak mungkin, jika kegiatan deklarasi dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 oleh kader PPP dianggap sebagai hal yang tidak perlu dipersoalkan, maka tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut kemudian akan diikuti dengan kegiatan deklarasi kepada capres-capres yang lain oleh kader-kader PPP.
