Mohon tunggu...
Sultoni
Sultoni Mohon Tunggu... Freelancer - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik AMATIRAN yang Suka Bola dan Traveling

Penulis lepas yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial politik, kebijakan publik, bola dan traveling

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

PPP tak Permasalahkan Kadernya Deklarasi Dukung Anies, Potensi Terbelah di Pilpres 2024

19 November 2022   00:04 Diperbarui: 19 November 2022   01:54 459
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sekelompok kader PPP mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 yang akan mereka dukung pada Rabu (16/11) di Jogjakarta. Foto : populis.id

Apalagi, benih-benih konflik yang terjadi antara Plt. Ketua Umum PPP saat ini, Mardiono, dengan mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, pasca pelengseran paksa Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP oleh Mardiono, masih bisa sewaktu-waktu memunculkan konflik baru di internal partai berlambang Ka'bah ini.

Meskipun telah tampak melunak, hubungan Suharso Monoarfa dan Mardiono masih sangat mungkin berseteru kembali, apalagi jika dibumbui dengan terjadinya perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2024 mendatang.

Mardiono dan Suharso Monoarfa. Dua kader PPP yang sempat terlibat konflik internal di PPP. Foto : Sabangmerauke.news.com
Mardiono dan Suharso Monoarfa. Dua kader PPP yang sempat terlibat konflik internal di PPP. Foto : Sabangmerauke.news.com

Sikap ambigu PPP dalam menyikapi kadernya soal dukung mendukung capres 2024 sebelum adanya keputusan resmi dari partai tersebut, terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan sikap tegas dari PDI Perjuangan.

Jangankan menyatakan sikap dengan melakukan deklarasi dukungan kepada capres lain, menyatakan diri siap dicapreskan oleh partai sendiri saja adalah suatu hal yang dianggap haram dan bisa dijatuhi sanksi oleh PDI-P.

Hal inilah yang terjadi pada Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo.

Meskipun hanya berupa sanksi teguran lisan, namun sanksi yang diberikan kepada Ganjar Pranowo oleh pengurus DPP PDI-P tersebut, sudah cukup memperlihatkan betapa rigid dan tegasnya PDI-P dalam menindak kadernya yang berani bermain-main dengan isu soal pencapresan.

Tujuannya jelas, agar soliditas kader dapat terus terjaga hingga partai menentukan sikap resminya soal siapa sosok capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024.

Melihat lunaknya sikap DPP PPP dalam menanggapi kegiatan deklarasi dukungan terhadap Anies sebagai Capres 2024 yang dilakukan oleh ribuan kadernya di Jogjakarta serta menilik sejarah seringnya PPP dilanda konflik internal, maka penulis meyakini, sangat mungkin partai berlambang Ka'bah ini akan kembali dihantam badai perpecahan jika tidak mampu mengkonsolidasikan kader-kadernya yang mengalami polarisasi akibat perbedaan pilihan capres di Pilpres 2024.

Taruhanya, rencana koalisi dengan Golkar dan PAN di Pilpres 2024 bisa saja berantakan. 

Selain itu, perpecahan di internal partai yang terjadi ditahun politik sangat beresiko akan menggerus perolehan suara PPP pada pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Sekian, dari Jambi untuk Kompasiana. Semoga bermanfaat!

Pematang Gadung, 18 November 2022

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun