Setiap hari ribuan mobil pengangkut batu bara hilir mudik melintasi jalan di Kabupaten Batanghari menuju ke Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.
Banyaknya armada angkutan batu bara yang melintas di Kabupaten Batanghari menjadi dilema tersendiri, baik bagi Pemerintah Kabupaten Batanghari sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari kemacetan yang terjadi maupun bagi Pemerintah Provinsi Jambi selaku pemegang kewenangan pemberian izin tambang batu bara.
Disatu sisi kemacetan parah yang ditimbulkan oleh banyaknya armada batu bara yang melintas telah mencapai titik yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat karena sudah sangat menggganggu aktifitas masyarakat sehari-hari. Namun disisi lain ada ribuan masyarakat  yang juga menggantungkan "asap dapurnya" sebagai pekerja di ekosistem industri tambang batu bara ini.
Belum ada solusi.
Hingga saat ini bisa disebut belum ada solusi konkrit yang dilakukan oleh Pemda Batanghari dan Pemprov Jambi untuk mengatasi persoalan kemacetan akibat banyaknya truk batu bara yang melintas tersebut.
Wacana dan gagasan untuk membuat jalur khusus batu bara memang sudah pernah tercetus, namun sampai hari ini belum ada kejelasan kapan rencana tersebut akan terealisasi.
Sepertinya masyarakat yang terkena imbas dari kemacetan masih harus bersabar menunggu ketidakpastian kapan kemacetan bisa segera diatasi dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal.
Simpulan
Sebenarnya, bisa jadi persoalan utama yang menjadi sebab kemacetan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi bukan hanya karena banyaknya angkutan batu bara yang melintas, tapi karena pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan batu bara telah gagal dalam memprediksi dampak dari beroperasinya kegiatan tambang batu bara yang ada di Provinsi Jambi.
Pemerintah luput mengkaji efek negatif dari massifnya kegiatan distribusi batu bara dari lokasi tambang menuju ke pelabuhan yang  justru menyebabkan masalah baru yakni kemacetan.
Kedepan pemerintah harus benar-benar mengkaji bukan hanya dampak lingkungan atau AMDAL dari beroperasinya sebuah kegiatan pertambangan batu bara, tapi pemerintah juga harus menghitung dan memprediksi bagaimana hasil dari produksi sebuah kegiatan pertambangan tersebut akan di distribusikan.
