Zulfikar Akbar
Zulfikar Akbar Jurnalis

Bekerja di surat kabar olahraga | Pemilik tularin.com | Bukan perjaka |

Selanjutnya

Tutup

Media Artikel Utama

Telegram dan Jurus Eutanasia ala Kemenkominfo

15 Juli 2017   06:01 Diperbarui: 15 Juli 2017   09:38 891 6 5
Telegram dan Jurus Eutanasia ala Kemenkominfo
Dalam kasus Telegram, sebaiknya pemerintah mencari alternatif lebih bijak - FOTO: Technocrunch.com

Jumat 14 Juli Indonesia menghebohkan jagat pemberitaan dunia. Tak ketinggalan kantor berita sekelas Reuters turut mengabarkan kepada dunia luar dengan berita bertajuk "Indonesia Blocks Telegram Messaging Service over Security Concerns." Ya, berita itu lahir karena keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa Telegram "haram" di Indonesia.

Tentu saja, menyeruaknya kabar itu hingga ke media internasional tak lepas dari gencarnya media dalam negeri mengabarkan keputusan "unik" tersebut. Terlebih media sekelas Kompas.com dan Detik pun menjadikan laporan atas keputusan itu dalam kategori berita pilihan. Tapi persoalannya bukan pada berita itu saja, tentunya, tapi lebih ke sisi betapa makin lucunya kebijakan yang lahir di tengah kita. Ibaratnya, seorang anak seharusnya mengikuti proses perkembangan; tapi beranjak remaja masih saja memilih kencing dalam celana.

Pemicu paling mengemuka dari rencana itu adalah keamanan. Suatu alasan yang dapat dikatakan sangat kontekstual dan aktual. Terlebih makin kencang kabar bahwa Indonesia menjadi sasaran gerakan transnasional semisal ISIS.

Mudah ditebak, kebijakan itu lahir nyaris bisa dipastikan karena sudut pandang pemerintah (baca: Kemenkominfo) berkutat pada efek Telegram dan rentannya aplikasi itu digunakan untuk hal-hal yang memiliki muatan negatif; agitasi hingga propaganda kalangan teroris.

Itu memang alasan logis satu sisi, karena memang Telegram memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk berkomunikasi tanpa perlu mencemaskan komunikasi mereka tercium pihak yang tak mereka harapkan. Kerahasiaan sangat terjaga di aplikasi ini, dan ini konon menjadi alasan kuat pihak ISIS dan jaringannya getol memanfaatkan media ini.

Terlepas dari sangat logisnya alasan itu, dan betapa positifnya tujuan yang diinginkan, tak ayal gelombang protes tetap bermunculan.

Bagaimana tidak, Kemenkominfo yang menjadi dalang di balik keputusan ini dinilai lebih mirip orang yang sedang kehilangan akal.

Kemenkominfo lebih terkesan kelabakan untuk melokalisasi masalah, dan mendudukkan persoalan pada porsinya.

Setidaknya itulah yang saya tangkap dari perbincangan yang menyeruak di berbagai media sosial semisal Twitter dan Instagram. Alhasil tak sedikit yang mengeluarkan kalimat desakan lebih baik Presiden Joko Widodo mendepak Rudiantara dari kursi kementerian yang vital di tengah kencangnya teknologi informatika.

Mereka yang menolak kebijakan Kemenkominfo pun tentu saja tak kalah logis. Sebab, mereka melihat bahwa fakta merebaknya propaganda ISIS tak lantas menjadi pembenar atas keputusan yang terkesan mengekang.

Apalagi memang dengan kebijakan itu berdampak kepada iklim teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Ada kesan kuat pemerintah tak mampu menyiasati perkembangan teknologi dengan langkah yang lebih "sehat", terutama di "skuat" Kemenkominfo.

Jika memetakan kebijakan pemerintah belakangan ini memang ada upaya keras dan komprehensif untuk membendung ancaman keamanan. Masing-masing kementerian seperti didorong untuk menciptakan sebuah solusi dan langkah konkret.

Jika di tingkat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menyasar kalangan organisasi kemasyarakatan yang dinilai mengusung ideologi yang melawan negara, tampaknya pemerintah ingin membuat semua stakeholders dan kalangan yang memiliki hubungan dengan persoalan itu urun andil membawa solusi.

Tragisnya, Kemenkominfo terkesan kalap. Tak ingin dikatakan kurang berani mengambil terobosan dan keputusan, alhasil Telegram menjadi sasaran.

Tak bisa ditampik jika aplikasi itu punya andil membuat kalangan teroris leluasa menyusun rencana dan membangun sel-sel di lintasnegara. Tapi apakah betul hanya aplikasi ini yang "paling berdosa".

Saya kira tidak. Sebab ISIS yang notabene melek perkembangan teknologi tak hanya mengandalkan "senjata" satu jenis saja. Jika dalam perang fisik mereka pu memiliki berbagai alat perang yang tak kalah kelas dari kekuatan militer normalnya, di level propaganda pun mereka tentu saja takkan terlalu polos mengandalkan satu saluran saja.

Toh bukan rahasia jika dari awal isu ISIS merebak, mereka memanfaatkan nyaris segala media sosial; Facebook, Twitter, YouTube, nyaris tak ada yang terlewatkan. Dari sana mereka mampu merekrut kadernya.

Tak sedikit laporan media massa yang melansir pengakuan kalangan pemuda yang belakangan menjadi kader ISIS, terekrut lewat media sosial di luar Telegram, misalnya; Facebook atau Twitter.

Media sosial itu relatif lebih mudah untuk diintai pemerintah, dari intelijen hingga semua aparat pemerintah berwenang. Apakah kemudian penanggulangannya betul-betul lebih mudah? Tidak juga. Pemerintah tetap saja kebobolan, walaupun proses perekrutan hanya dilakukan lewat fasilitas chat Facebook.

Apakah lantas dengan fakta itu semua media sosial harus diharamkan dari negeri ini? Menurut saya itu langkah pengharaman yang sangat kontraproduktif dan terkesan mundur. Semestinya yang "diharamkan" itu adalah kemalasan berpikir aparat pemerintah dalam mencari langkah membendung penetrasi kalangan teroris.

Sebab, jika sepakat menyebut masalah ada pada kalangan teroris, apakah tepat jika publik yang tak terlibat pun harus terkena efek dari keputusan yang "pukul rata". 

Sebab jika mengaitkan dengan dunia medis pun, sebagai perumpamaan, jika penyakit paling berbahaya terdapat di satu titik maka kalaupun harus diamputasi hanya bagian paling berisiko. Tak lantas harus diamputasi hingga satu badan. 

Kemenkominfo saat ini ibarat tim dokter yang sedang berusaha menghilangkan bisul, namun memilih langkah eutanasia atau memberikan suntik mati. Saran saya, sebaiknya Kemenkominfo mencari salep saja untuk mengobati bisul itu daripada sekadar ingin menunjukkan pekerjaan besar tapi justru "mematikan".*